Banyak sekali skema-skema pembiayaan kreatif untuk infrastruktur. Saya berharap akan kita lakukan terus diskusi terkait skema-skema yang terus berkembang, terutama di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur .....Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) menjajaki minat investor untuk membiayai proyek saluran irigasi di Sumatera Selatan (Sumsel) dan Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terus mendorong upaya pengembangan skema pembiayaan infrastruktur alternatif di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Banyak sekali skema-skema pembiayaan kreatif untuk infrastruktur. Saya berharap akan kita lakukan terus diskusi terkait skema-skema yang terus berkembang, terutama di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur untuk bisa mendorong dan mengisi celah-celah kekurangan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur terutama untuk percepatannya," kata Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Peneliti BRIN: Terapkan irigasi mikro untuk pertanian lahan kering
Langkah itu dilaksanakan dalam rangka mencari alternatif sumber pembiayaan non-APBN untuk pemeliharaan infrastruktur sumber daya air khususnya pada subsektor irigasi. Berdasarkan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Indonesia masih mengalami backlog pendanaan dalam operasi dan pemeliharaan irigasi.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna mengatakan, kegiatan Market Sounding ini merupakan upaya untuk meningkatkan pembiayaan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan non-pemerintah yang dapat memberikan daya ungkit (leverage) melalui skema KPBU.
“Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah melalui skema KPBU meliputi Percepatan skema delivery, Pembentukan fund Variable Capital Company (VCC), Pengupayaan staple financing untuk mempercepat pemenuhan pembiayaan (financial close), Penerapan estafet financing, Pengupayaan partisipasi badan usaha sejak tahap inisiasi proyek melalui skema KPBU unsolicited, serta Pengembangan skema KPBU syariah,” kata Herry.
Baca juga: PUPR: Pengembangan pembiayaan perumahan 2023 menyasar tiga kelompok
Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui skema KPBU diharapkan dapat menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan irigasi yang terjadi di Indonesia untuk mendukung terwujudnya layanan irigasi yang lebih optimal dan berimplikasi terhadap terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia.
Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering di Sumsel dan Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai di Lombok memiliki ruang lingkup revitalisasi/ rehabilitasi saluran irigasi, modernisasi irigasi melalui implementasi Smart Water Management, operasi dan pemeliharaan, kajian alokasi air dan Smart Water Management serta penguatan sosial dan kelembagaan.
Kedua proyek ini memiliki Capital expenditure (CAPEX) sebesar Rp1,61 triliun untuk Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering, dan Rp1,62 triliun untuk Proyek KPBU Unsolicited Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai Lombok. Kedua proyek ini juga merupakan pilot project KPBU Syariah Bidang PUPR di Indonesia.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
