Pemerintah Indonesia menawarkan diri menjadi tuan rumah dalam perundingan putaran kedua IPEF tingkat SO di Bali pada Maret 2023Jakarta (ANTARA) - Para menteri negara partisipan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) dalam pertemuan virtual pada Selasa (20/12/2022), menekankan pentingnya manfaat nyata dalam skema IPEF for Prosperity.
Pertemuan diinisiasi oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui US Department of Commerce (US DOC) untuk membahas usulan dan ekspektasi yang diharapkan oleh negara-negara partisipan IPEF guna memperoleh manfaat nyata dalam skema IPEF.
Saat membuka acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis, US Secretary of Commerce Gina Raimondo menyampaikan pandangan Pemerintah AS terhadap manfaat IPEF bagi negara partisipan, yang mana pemerintah Negeri Paman Sam melihat ada lima kategori manfaat nyata dari skema IPEF.
Pertama, komitmen bersama terhadap tiap-tiap pilar IPEF yang berstandar tinggi akan meningkatkan iklim bisnis dan mendorong investasi di setiap negara anggota IPEF. Kedua, bantuan teknis dan peningkatan kapasitas yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada negara dan perusahaan di negara-negara anggota IPEF.
Pilar ketiga adalah upaya baru untuk memfasilitasi investasi di bidang infrastruktur dan ekonomi bersih ke kawasan di bawah Pilar III-Clean Economy. Keempat, proyek inovatif dan percontohan di bawah Pilar II-Supply Chain termasuk kegiatan upskilling.
Kemudian yang kelima, memanfaatkan sektor swasta termasuk dengan menyalurkan investasi khusus ke negara-negara regional IPEF melalui Public Private Partnerships seperti inisiatif upskilling yang diluncurkan pada Ministerial Meeting IPEF di Los Angeles, AS bulan September 2022.
"Pemerintah AS ingin mendapatkan inisiatif baru berupa pilot project yang konkret untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa bagi seluruh negara partisipan IPEF melalui diskusi ini," kata Raimondo.
Raimondo bekerja sama dengan United States Trade and Development Agency (USTDA), akan menjembatani investor dan lembaga pembiayaan dalam rangka mendanai proyek-proyek yang diajukan oleh negara-negara anggota IPEF.
Tantangan implementasi proyek saat ini adalah pembiayaan dan untuk mengatasi hal tersebut AS membutuhkan daftar proyek-proyek potensial (bankable project).
USTDA rencananya akan mengirimkan tim percepatan investasi infrastruktur ke negara-negara anggota IPEF yang tergabung dalam Pilar III guna mengidentifikasi lebih lanjut proyek-proyek infrastruktur potensial dalam kawasan Indo-Pasifik.
Menyambut inisiatif yang disampaikan oleh Secretary Raimondo, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Indonesia, menyampaikan apresiasi atas diskusi yang sangat konstruktif selama pertemuan Senior Official (SO) di Brisbane, Australia, dan menyampaikan keterbukaan terhadap setiap kolaborasi di beberapa pilot projects.
"Indonesia telah memiliki pilot projects di sektor energi bersih seperti proyek Duriangkang Floating Solar Panel Energy di Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam dan proyek hydro-power energy di kawasan industri Tanah Kuning di Kalimantan Utara yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)," ungkapnya.
Menko Airlangga juga menyampaikan kesediaan Indonesia untuk memfasilitasi proses negosiasi IPEF. Pemerintah Indonesia menawarkan diri menjadi tuan rumah dalam perundingan putaran kedua IPEF tingkat SO di Bali pada Maret 2023.
Perwakilan negara anggota IPEF lain juga menyampaikan ketertarikannya atas proyeksi technical assistance, networking, dan capacity building ke depannya sebagai bentuk manfaat nyata yang dapat diraih bersama secara cepat.
Baca juga: Menko Airlangga bertemu Menteri India bahas kerja sama dan IPEF
Baca juga: Menko Airlangga sambut baik konklusi pertemuan IPEF
Baca juga: Menko Airlangga sebut IPEF tingkatkan kerja sama ekonomi Indo-Pasifik
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2022
