"Kalau memang kebijakan yang saya ambil melanggar undang-undang, tolong ditunjukkan indikator-indikatornya. Karena semua yang saya lakukan selama ini tidak ada yang menyimpang dari aturan dan undang-undang," tegasnya.
Surabaya (ANTARA News) - Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari menegaskan dirinya tidak akan mundur dari jabatannya, meski ada tekanan kuat dari masyarakat dan DPRD setempat juga telah mengambil keputusan memberhentikannya. Hal itu disampaikan Ratna Ani Lestari kepada wartawan di sela-sela menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah DPP PDI Perjuangan di Surabaya, Sabtu. "Semua ada mekanisme dan aturannya. Karena itu, semuanya harus sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku," katanya. Rakornas DPP PDIP yang dibuka Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu dihadiri sekitar 148 gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota serta pimpinan DPRD asal PDIP dari berbagai daerah se Indonesia. Kehadiran Ratna Ani Lestari di Rakornas itu menjadi perhatian undangan lainnya. Apalagi setelah banyak wartawan yang memburunya untuk mendapat statement soal kasus yang menimpanya beberapa hari terakhir. Ratna Ani Lestari meminta kepada semua pihak untuk mematuhi aturan yang berlaku dan tidak mengeluarkan penilaian sepihak terhadap kepemimpinan yang telah dilakukan hampir satu tahun terakhir. "Kalau memang kebijakan yang saya ambil melanggar undang-undang, tolong ditunjukkan indikator-indikatornya. Karena semua yang saya lakukan selama ini tidak ada yang menyimpang dari aturan dan undang-undang," tegasnya. Istri bupati Jembrana Bali ini juga menegaskan bahwa dirinya menjadi bupati atas pilihan rakyat. Ia tidak bersedia berkomentar lebih jauh soal keputusan yang diambil DPRD Banyuwangi yang telah memberhentikan dirinya dalam sidang istimewa "mendadak" beberapa hari lalu. "Biarlah Mendagri yang menyikapi hal itu sesuai aturan yang ada. Saya tidak berhak menilai diri saya sendiri, biar orang lain yang menilai. Apakah selama ini saya benar atau salah dalam memimpin," ujarnya. Ratna Ani Lestari juga menambahkan tetap akan menjalankan tugas sebagai bupati Banyuwangi seperti biasanya. "Ini juga bukan soal masuk akal atau tidak, desakan dan keputusan DPRD Banyuwangi. Semuanya saya serahkan pada aturan," tegasnya. Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menegaskan kepemimpinan dan legitimasi Bupati Banyuwuangi adalah sah dan kuat, karena dia dipilih langsung oleh rakyat. "Meski DPP PDIP tidak mencalonkan Ratna dalam pilkada Banyuwangi lalu, tapi kami menganggap legitimasi Ratna sebagai bupati sah dan kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat," tegasnya dalam jumpa pers di sela-sela Rakornas. Didampingi Ketua DPP PDIP Soetjipto, Pramono Anung mengatakan, pihaknya telah mengintruksikan kepada Fraksi PDIP DPRD Banyuwangi untuk memposisikan diri membela Ratna Ani Lestari. "Kalau bupati itu sudah menjadi pilihan rakyat, sebenarnya DPRD tidak bisa semena-mena mengambil keputusan memberhentikan. Apalagi tidak ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan bupati," tegasnya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006