Kupang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk posko darurat bencana selama cuaca ekstrem.

"Kami sudah meminta pemerintah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membentuk posko darurat bencana selama cuaca ekstrem melanda NTT karena cuaca buruk yang terjadi saat ini berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT Ambrosius Kodo kepada wartawan di Kupang, Kamis.

Ambrosius Kodo mengatakan hal itu terkait upaya BPBD NTT dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam selama cuaca buruk melanda NTT.

Baca juga: BPBD NTT: Semua daerah siapkan mitigasi bibit siklon tropis Invest 90S

Ia mengatakan, dengan adanya posko darurat bencana dapat memudahkan pemerintah kabupaten/kota di NTT dalam melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam upaya penanganan dan penanggulangan bencana alam.

"Dalam penanganan bencana alam harus ada kerja sama semua pihak sehingga dalam penanganan bencana dilakukan secara baik," kata Ambrosius Kodo.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi NTT selalu siap memberikan dukungan sumber daya apabila pemerintah kabupaten/kota mengalami kesulitan.

Baca juga: BPBD Manggarai Barat minta warga antisipasi bencana hidrometeorologi

"Kami berharap pemerintah kabupaten/kota setiap saat selalu memantau kondisi cuaca yang terjadi saat ini dengan mengacu pada informasi yang sampaikan BMKG agar lebih akurat terkait perkembangan cuaca," kata Ambrosius Kodo didampingi Kepala Stasiun Meteorologi El Tari Kupang BMKG Agung Sudiono Abadi, Kepala Dinas Perhubungan NTT Isyak Nuka, dan Kepala Biro Protokol dan Administrasi Pimpinan Setda NTT Prisilia Paraira.

Dia menambahkan, pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan penyebaran informasi terkait perkembangan cuaca kepada publik agar masyarakat yang bermukim dalam kawasan rawan bencana seperti daerah aliran sungai lebih paham dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam.

Ambros Kodo mengatakan pemerintah kabupaten/kota juga perlu mempersiapkan jalur-jalur evakuasi pada daerah-daerah rawan bencana guna memudahkan warga melakukan evakuasi secara mandiri ke tempat perlindungan yang aman dari bencana alam.

Baca juga: BPBD koordinasi modifikasi cuaca antisipasi bencana hidrometeorologi

"Jalur-jalur evakuasi itu harus diketahui masyarakat yang akan memanfaatkan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam," kata Ambrosius Kodo.

Pewarta: Benediktus Sridin Sulu Jahang
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022