Sebanyak 60 ribuan (rutilahu), yang terselesaikan rata-rata tiga ribuanGarut (ANTARA) - Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menyebutkan ada 60 ribuan rumah tidak layak huni (rutilahu) tersebar di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang membutuhkan perbaikan bantuan dari pemerintah, sementara kemampuan pemerintah setiap tahun sebanyak tiga ribu rumah.
"Data yang saya terima terakhir itu sebanyak 60 ribuan (rutilahu), yang terselesaikan rata-rata tiga ribuan," kata Helmi Budiman kepada wartawan di Garut, Kamis.
Ia menuturkan jumlah rutilahu di Garut setiap tahunnya justru semakin bertambah banyak dengan kondisi ketidaklayakan rumah bermacam-macam, belum ditambah dengan rumah yang terdampak bencana hidrometeorologi.
"Rutilahu itu kita bantu malah makin banyak," kata Helmi.
Ia menyampaikan program penanggulangan rutilahu di Garut mendapatkan perhatian dari mulai pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian, ada juga dari Pemerintah Provinsi Jabar, termasuk dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Selain itu, kata dia, ada juga program rutilahu dari Pemerintah Kabupaten Garut dan juga dari sejumlah perusahaan swasta maupun pemerintah yang menyalurkan program CSRnya untuk perbaikan rumah.
Baca juga: Wabup Garut: Rumah terdampak longsor sudah tidak layak ditempati
Baca juga: Masih ada 42 ribuan rumah tidak layak huni di Garut
"Untuk bantuan rutilahu itu ada dari pusat, provinsi, kabupaten, Baznas, dari CSR yang lain, tahun ini juga sama ada," kata Helmi.
Ia menyampaikan khusus dari Pemkab Garut merealisasikan program rutilahu sebanyak 442 unit rumah atau untuk satu rumah satu desa di tahun 2023.
Bantuan rutilahu yang diberikan Pemkab Garut, kata dia, hanya dana stimulan sebesar Rp15 juta per rumah tahun anggaran 2022, dan di tahun anggaran 2023 naik menjadi Rp17 juta per rumah.
"Besarannya beda-beda dari pusat beda, provinsi beda, Kemensos beda, dari PUPR beda, dari kabupaten Rp15 juta kemarin, sekarang naik Rp17 juta," katanya.
Ia berharap upaya menyelesaikan rutilahu di Garut dapat dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, tapi juga pemerintah desa dan masyarakat untuk bergotong royong memperbaiki rumah warga miskin.
"Kami dengan desa, desa bagaimana kita pikirkan pemeliharaan, sebenarnya kan tanggung jawab daripada kepala keluarga, cuma ketika kepala keluarganya disebut miskin, nah ini kan yang kita bantu, kalau mampu, ya sendiri," katanya.
Baca juga: BPBD Garut siapkan bantuan bagi warga yang rumahnya roboh akibat gempa
Baca juga: Bupati Garut pastikan rumah rusak akibat bencana dapat Rp50 juta
Pewarta: Feri Purnama
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
