Berdasarkan catatan sejarah, pemuda di wilayah bagian barat Kabupaten Bogor sudah mengasah sikap kritisnya sejak tahun 1930-1945Kabupaten Bogor (ANTARA) - Tokoh muda Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Aep "Gus Udin" Saepudin Muhtar mengajak para pemuda di wilayah barat daerah itu untuk melanjutkan budaya kritis para pendahulunya sejak masa penjajahan.
"Saat itu, generasi muda di Bogor Barat menjadi basis pergerakan dan perjuangan melawan kolonial," katanya saat menjadi pemateri Seminar Kepemimpinan yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Kamis di Bogor.
Ia menyebutkan bahwa berdasarkan catatan sejarah, pemuda di wilayah bagian barat Kabupaten Bogor sudah mengasah sikap kritisnya sejak tahun 1930-1945.
Pada tahun 1930, kata dia, berbagai organisasi intelektual sudah mulai berkembang di wilayah tersebut, seperti Kepanduan Hizbul Wathan di Kecamatan Leuwiliang, Al-Ittihadul Islamiyah di Kecamatan Cibungbulang, dan Taman Siswa Nirmala di Kecamatan Jasinga.
"Saat itu juga muncul organisasi politik, seperti Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dan Partai Indonesia (Partindo)," kata Ketua Bidang Pendidikan dan Pengkaderan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor itu.
Ia juga menceritakan kembali sikap kritis yang sempat dilakukan oleh para pemuda di Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, saat memrotes besarnya pajak yang diberikan para penjajahan kepada masyarakat.
"Tahun 1935, di Desa Pasarean meletus protes petani terhadap tuan partikelir yang memungut pajak yang jumlahnya tidak wajar," katanya.
Organisasi keagamaan, kata Gus Udin, saat itu terus berkembang di wilayah Bogor Barat, sehingga melahirkan para aktivis muda.
"Seperti Laskar Hizbullah Leuwiliang, Laskar Sabilillah Bogor dan Markas Perjuangan Rakyat Leuwiliang yang dipimpin oleh seorang Ulama bernama KH. Sholeh Iskandar itu juga merupakan wadah pencetak bibit-bibit aktivis yang pro rakyat," katanya.
Sehingga, menurutnya, tidak heran mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Bogor bagian barat terkenal dengan kekritisannya terhadap setiap kebijakan yang dianggap kurang mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
"Bogor Barat terkenal dengan banyaknya aktivis yang selalu menjadi yang pertama bersuara saat ada kebijakan yang tidak mensejahterakan rakyat," katanya.
Ia menjelaskan, dengan potensi sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter itu, wilayah Bogor Barat sudah layak memisahkan diri dari Kabupaten Bogor untuk menjadi daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat.
"Sehingga dalam rangka persiapan menghadapi daerah otonom baru itu, harus disiapkan Sumber Daya Manusia yang betul-betul mau berjuang dan membangun, terlebih kita akan menghadapi bonus demografi. Bogor Barat sudah punya itu semua," kata Aep Saepudin Muhtar.
Sementara itu Presiden Mahasiswa BEM Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Panca Aditya Nugraha menyebutkan bahwa tidak sedikit aktivis Bogor Barat yang sukses mengemban karirnya di dunia sosial, pendidikan dan politik.
Namun, ia mengingatkan bahwa para aktivis tidak terlahir begitu saja, melainkan ada proses-proses yang membuat mereka sedemikian kritis terhadap perkembangan sosial, ekonomi maupun politik. Salah satu prosesnya yakni dengan mengenyam bangku perkuliahan.
"Di Bogor Barat ada Universitas yang baru lahir sehingga ini betul-betul harus jadi kebanggaan warga, khususnya di Bogor Barat, karena ternyata Bogor Barat sudah mulai membenahi diri untuk siap bersaing," ungkapnya.
Ia juga menyebut bahwa, dialog-dialog seperti saat ini akan memantik daya kritis para pelajar untuk lebih berkembang dalam memikirkan kesejahteraan masyarakat.
"Tentu dialog ini juga salah satu upaya untuk mewadahi kawan-kawan mahasiswa untuk dapat menyampaikan pendapat dan berdiskusi dengan tokoh pemuda Bogor juga dengan anggota DPRD kabupaten Bogor," demikian Panca Aditya Nugrah.
Baca juga: Tokoh muda NU Bogor dorong ICMI fokus tingkatkan SDM
Baca juga: Pemkab Bogor dorong santri miliki kompetensi hadapi bonus demografi
Baca juga: HMI bisa bantu tingkatkan budaya literasi milenial di Kabupaten Bogor
Baca juga: Ketua NU Bogor beri restu Gus Udin maju jadi senator di DPD RI
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2023
