Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Joko Istanto, mengatakan, sekitar 130 Hektare izin perhutanan sosial telah diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Baca juga: Perhutanan sosial di Jambi baru seluas 215 ribu ha
“Kita bersyukur, target perhutanan sosial telah melampaui target RPJMD Kaltim 2019-2023, program perhutanan sosial ini tentu menjadi prestasi tersendiri bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim,” kata dia, di Samarinda, Kamis.
Ia menjelaskan pada 2023 luas kawasan perhutanan sosial bisa bertambah menjadi 300.000 Hektare.
“Untuk mencapai target, tentu perlu kerja keras dan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Kita memerlukan dukungannya, agar apa yang ditargetkan bisa terealisasi,” ujar dia.
Baca juga: Pengelolaan perhutanan sosial kawasan mangrove dukung ekonomi rakyat
Menurut dia, program perhutanan sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.
“Program perhutanan sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan,” ujarnya.
Dengan adanya program perhutanan sosial, masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan, dan hasil panen dari perkebunan yang dihasilkan dapat dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari, maupun untuk peningkatan kesejahteraan.
Baca juga: Sumbar luncurkan aplikasi SIP untuk kawal potensi perhutanan sosial
Selain itu, melalui program perhutanan sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya.
Dan dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan, maka tujuan konservasi lingkungan dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Manfaat lainnya adalah pelibatan masyarakat setempat sebagai pihak utama dan terdekat yang menjaga kelestarian hutan," paparnya.
Baca juga: Wamen LHK pastikan upaya tingkatkan akses masyarakat kelola hutan
Perhutanan sosial, kata dia, adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama, untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
Pewarta: Arumanto
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2023
