"Dalam pelaksanaan pemulihan hak-hak korban, sebagai komitmen utama Presiden atas laporan TPPHAM, dapat dibentuk suatu gugus tugas atau task force dengan koordinasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," ucap Wahyudi saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.
Presiden Joko Widodo mengakui dan menyesali terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat sepanjang tahun 1965 hingga 2003.
Baca juga: Pemerintah Indonesia akui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu
Pernyataan resmi Presiden Jokowi disampaikan hari ini sebagai tindak lanjut laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (TPPHAM), yang dibentuk melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2022 pada Agustus 2022.
Wahyudi mengatakan pembentukan gugus tugas ini selanjutnya bertugas memverifikasi dan membuat basis data korban dengan melibatkan Komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan surat keterangan korban pelanggaran HAM.
Baca juga: Mahfud tepis tudingan Tim PPHAM upaya hidupkan kembali komunisme
Selain itu, tim ini juga bisa memformulasikan dan menyiapkan mekanisme serta jenis-jenis layanan pemulihan, termasuk juga memetakan dan mendorong perubahan berbagai kebijakan agar tidak lagi menghambat akses korban atas pemulihan.
"Mesti ditekankan, pemulihan ini adalah satu proses untuk memenuhi hak-hak dan mengembalikan martabat korban sehingga tidak dikerangkakan dalam skema karitatif untuk memenuhi fungsi altruistik negara, seperti halnya bantuan sosial," ujar Wahyudi.
Komitmen politik presiden untuk memastikan langkah tersebut, tutur Wahyudi, akan menjadi kunci utama realisasi janji negara untuk memenuhi hak korban atas keadilan, kebenaran, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
