Mensos Risma mengatakan pada tahun 2021, Kementerian Sosial berhasil mencatatkan predikat bergengsi tersebut untuk LK tahun 2021.
“Kemarin (tahun 2021), kita meraih WTP, sekarang kita targetkan WTP lagi,” ujar Mensos Risma dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.
Kepada jajarannya, Mensos meminta agar segera melengkapi data dan menyiapkan segala dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan.
Baca juga: BPK beri predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk Kemensos
Rabu (11/1) pagi, Mensos menghadiri kegiatan entry meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III di Auditorium Lantai 2 Gedung Tower BPK RI.
Mantan Wali Kota Surabaya itu menerima Surat Tugas Audit yang diserahkan oleh Anggota III BPK RI Prof Dr Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.
Entry meeting merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menjalin komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga untuk mewujudkan persamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan LKKL Tahun Anggaran 2022, khususnya di lingkungan AKN III dilaksanakan terhadap 34 K/L serta empat laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri.
Sebagai pengelola dana bantuan sosial, Kemensos menjadi salah satu dari tujuh K/L entitas signifikan. Kemensos mengelola anggaran yang besar, terutama belanja bantuan sosial dan memiliki satuan kerja yang cukup banyak, sehingga laporan keuangan Kemensos akan berpengaruh signifikan pada laporan keuangan pemerintah secara umum.
Tahun 2022, Kemensos diamanahkan mengelola dana sebesar Rp78,3 triliun dimana lebih dari 90 persen dana yang dikelola adalah bantuan sosial. Oleh karenanya, Mensos menanggapi serius pemeriksaan laporan keuangan.
Baca juga: Kemensos raih opini WTP untuk ketiga kalinya
Baca juga: Kemensos raih opini WTP ke empat kalinya dari BPK
Sejak menjabat, Mensos Risma gencar dan konsisten melakukan pembenahan pada sektor-sektor utama, seperti peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial yang dikelola dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kemensos mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan tahun 2020. Namun, hasil tersebut tidak mengendorkan semangat Kemensos untuk kembali meraih WTP. Alhasil, predikat WTP kembali disematkan pada LK 2021.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
