“Saya juga mengimbau PNS khususnya untuk menjunjung tinggi prinsip ‘Wahdatul Fikri’ (kesatuan pikiran) agar kerja kita teratur dan sistematis, terutama untuk meningkatkan taraf dan kinerja pelayanan,” kata Anwar dalam cuitannya, Senin.
Ia juga meminta para bawahannya untuk memberi teguran jika memang ada pelanggaran dan hal itu harus menjadi budaya baru mulai sekarang.
Dalam pertemuan bulanan dengan jajaran Departemen Perdana Menteri dan PNS di Putrajaya, Anwar juga mengatakan sejak bulan Desember 2022 dirinya sudah menekankan perlunya kesesuaian pemahaman di antara pimpinan eksekutif negara dan PNS, supaya betul-betul erat.
Anwar juga tidak membenarkan adanya budaya nyaman di kalangan pejabat negara dan PNS.
“… culture contentment itu yang mengigit kita," katanya.
Ia meminta jajarannya untuk belajar menerima kekuatan dan mengakui kelemahan.
Dan yang lebih penting, kata Anwar, bertekad menyatakan bahwa negara harus memiliki politik yang stabil, harus jelas arah tujuannya dan harus kuat keinginan untuk membawa perubahan, serta mengangkat semula martabat bangsa dan negara.
“Nah, kalau ada kesatuan pemikiran ke arah itu maka saya percaya, boleh kita lakukan,” ujar Anwar.
Anwar juga meminta agar semua tindakan harus lebih transparan. Dia memberi teguran soal kontrak-kontrak yang komisinya terlalu tinggi dengan harga yang tidak wajar.
“Pada kenyataannya, Anda tidak dapat berhasil sebagai sebuah negara kalau kebocoran itu begitu banyak," kata Anwar.
Baca juga: Indonesia harapkan Anwar Ibrahim segera selesaikan isu PMI di Malaysia
Baca juga: PM Malaysia: Penderitaan saya tak sebanding dengan penderitaan rakyat
Baca juga: PM Anwar Ibrahim sebut kunjungan ke RI punya rasa sentimentil
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2023
