Dengan kehadiran tanggul ini maka sekitar Cilincing tidak ada lagi rembesan air laut
Jakarta (ANTARA) - Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono memastikan tanggul pantai Kalibaru yang rampung dikerjakan pada Desember 2022 mampu mencegah rob di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

"Dengan kehadiran tanggul ini maka sekitar Cilincing tidak ada lagi rembesan air laut," kata Heru ketika mengecek tanggul pantai Kalibaru di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat.

Menyusul rampungnya pembangunan tanggul pantai yang masuk ke dalam program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) itu, Heru meminta berpesan kepada pemerintah kota dan warga setempat untuk ikut menjaga keamanannya.

Tak hanya itu, Heru juga meminta warga ikut memelihara Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kalibaru dan  polder mini yang digunakan sebagai tempat penampungan air.

"Karena tidak mungkin pemda maupun pemerintah pusat membangun kembali jika ini rusak atau dirusak oleh hal-hal lain, tidak mungkin. Kami sudah tidak ada biaya. pemerintah daerah pasti konsentrasi di tempat lain," imbuh Heru.

Nantinya, pemerintah akan melanjutkan pembangunan tanggul di sejumlah titik pesisir utara Jakarta di antaranya Penjaringan, Muara Angke, dan Kali Adem.

"Kewajiban (bangun tanggul pantai) dari Kementerian PUPR itu 11 kilometer dan 21 kilometer sekian itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," imbuh Heru.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja NCICD dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ferdinanto menjelaskan tanggul pantai sepanjang 3,5 kilometer itu menelan anggaran sekitar Rp300 miliar.

"Kalau pembangunan di Kalibaru ini tugasnya PUPR," ucapnya.
 
Kementerian PUPR merampungkan pembangunan tanggul pantai Kalibaru sepanjang 3,5 kilometer di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (20/1/2023) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna 

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyebutkan akan melanjutkan pembangunan 11 kilometer tanggul pantai di pesisir utara Ibu Kota selama tahun jamak pada 2023-2025.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Yusmada Faizal di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/1) mengatakan tanggul pantai sepanjang 11 kilometer itu berada di empat klaster yakni Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat, dan Kali Blencong.

Dari empat klaster itu, kata dia, untuk sementara ini disiapkan anggaran pembangunan tanggul pantai sebesar Rp595 miliar untuk klaster Ancol Barat, sebagian wilayah Muara Angke dan Kali Blencong.

Yusmada menambahkan dari seluruh anggaran untuk membangun tanggul itu tidak ada alokasi untuk pembebasan lahan karena semua proyek tersebut berada di area pantai.

Dari total 46 kilometer pesisir utara Jakarta yang rawan rob, tanggul pantai sepanjang 13 kilometer sudah selesai dibangun.

Saat ini masih menyisakan 33 kilometer pembangunan tanggul pantai yang dikerjakan bersama dengan Kementerian PUPR.

Dari 33 kilometer itu, kata Yusmada Faizal, sepanjang 22 kilometer menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta dan 11 kilometer lainnya kewenangan Kementerian PUPR.

Setelah ditinjau kembali, Yusmada menambahkan Pemprov DKI memiliki kewenangan membangun tanggul pantai sepanjang 11 kilometer.

"Dari 22 kilometer oleh DKI ini, ada revisi  kami mengeluarkan lokasi Pelindo dan Tanjung Priok sehingga tinggal tersisa  11 kilometer. Nah 11 kilometer ini lah yang kami akan bangun tiga tahun ke depan," katanya.
Baca juga: Wali Kota Jakut awasi tanggul pantai di Kalibaru
Baca juga: Pembangunan 11 kilometer tanggul pantai lanjut hingga 2025
Baca juga: DKI matangkan konsep pembangunan tanggul laut raksasa

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023