“Untuk PMT yang rusak kami mohon maaf, ini PMT pengadaan tahun 2021. Jadi, ada PMT tahun 2021, pengadaan 2021 yang dikirimkan kepada daerah. Sementara PMT 2022, diadakan oleh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ),” kata Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Maria Endang Sumiwi di Jakarta, Jumat.
Menanggapi adanya biskuit PMT yang berjamur, Endang menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan pengadaan PMT tahun 2021 menggunakan e-catalogue. Sementara di tahun 2022, pengadaan PMT dilakukan oleh PBJ.
Temuan biskuit berjamur pertama kali diterima Kemenkes dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Setelah laporan itu, Endang mengaku langsung memeriksa kondisi setiap biskuit sesuai dengan batch masa kirimnya di gudang pengadaan dengan menggunakan alat.
Baca juga: Lima kabupaten di NTT jadi percontohan PMT berbasis pangan lokal
“Saya langsung memeriksa pagi-pagi ke gudang kami di sana. Penyimpanannya betul atau tidak, kondisinya baik atau tidak. Pada saat kami datang, kita ambil semua batch yang produksinya sama dengan yang rusak, jadi semua batch itu saya lihat sendiri,” katanya.
Menurut Endang, setelah laporan pertama terdapat daerah lain melaporkan hal serupa. Endang mengaku saat memeriksa tempat lain biskuit sudah ada yang berjamur, namun kerusakan tidak lebih dari satu persen.
Dikarenakan tingkat kerusakan tidak lebih dari satu persen, Kemenkes tidak bisa mengklaim untuk memusnahkan semua biskuit pengadaan tersebut. Kemudian, diputuskan agar setiap biskuit yang masih dalam kondisi baik, untuk tetap diedarkan dan diberikan pada keluarga.
Tetapi, dengan catatan setiap Dinas Kesehatan yang membagikan harus memeriksa semua biskuit agar tidak mengganggu kesehatan anak-anak dan berkomitmen untuk segera mengganti biskuit yang berkualitas buruk.
“Sebetulnya kami mau memusnahkan semuanya, karena kurang dari satu persen, jadi tidak bisa dimusnahkan. Jadi, yang salah memang pengadaan tahun 2021,” kata Endang.
Sebelumnya, Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem, Irma Chaniago menyatakan bahwa dirinya menemukan banyak biskuit PMT untuk menurunkan stunting anak di Puskesmas daerah sudah dalam kondisi berjamur dan berkualitas buruk.
“PMT tahun 2019 menurut saya itu yang paling buruk. Sudah jamuran, rasanya tidak benar, kualitasnya buruk. Wajar kalau stunting tidak turun, wajar kalau Presiden marah,” kata Irma.
Baca juga: BKKBN anjurkan makanan tambahan posyandu gunakan protein hewani
Baca juga: Mahasiswa UGM berinovasi kembangkan makanan tambahan anti-stunting
Menurut Irma, banyak biskuit berjamur akibat dari koordinasi Kemenkes Pusat ke daerah yang sudah terputus. Hal tersebut membuat ia khawatir jika PMT digantikan dengan telur ayam atau bebek yang lebih mudah busuk.
Dibandingkan dengan mengganti PMT dengan telur, Irma menyarankan supaya biskuit tersebut diganti dengan susu atau ikan makarel sebagai pemenuhan asupan protein hewani anak dalam mengatasi stunting.
Irma menyarankan agar Kemenkes memperbaiki koordinasinya dengan jajarannya hingga daerah, supaya temuan tersebut tidak terulang kembali dan bisa memaksimalkan anggaran yang diberikan untuk program kerja dengan hasil yang konkret.
“Saya tanya ke masyarakat daerah yang turun baru PMT. Dapat apa dari Kemenkes atau kementerian lainnya? Uang yang digelontorkan untuk penanganan stunting apa bentuk fisiknya? belum ada. Baru sosialisasi-sosialisasi, ini harus jadi perhatian kita,” ujarnya.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
