Jayapura (ANTARA News) - Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat Kantor Badan Pembangunan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Papua, Drs. Max Kambuaya, mengakui sampai saat ini pemerintah belum menjangkau pelayanan pembangunan kepada masyarakat suku terasing yang tersebar di 14 titik daerah di pedalaman Provinsi Papua. Pemerintah sampai saat ini belum memberikan perhatian kepada masyarakat terasing dan terisolasi, bahkan seolah-olah dilupakan, kata Kambuaya di Jayapura, Senin. Padahal, menurut dia, mereka adalah warga negara Indonesia yang harus mendapatkan pelayanan yang sama dengan sesamanya di bumi pertiwi ini. Dikatakannya, seluruh masyarakat terasing itu hanya mengenal para petugas pelayan dari misionaris Gereja Kristen dan Katolik, karena kedua lembaga kemanusiaan itu tinggal bersama sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat itu, sementara pemerintah sendiri belum sepenuhnya memberikan sentuhan pembangunan. Dalam kunjungannya ke 14 wilayah masyarakat terasing itu, ia menyatakan, masyarakat malah mempertanyakan siapa itu pemerintah dan model orangnya seperti apa, karena mereka selama ini hanya mengenal pelayan gereja saja. "Misionaris telah membuka sekitar 250 lapangan terbang berumput di lereng-lereng pegunungan dan tepian sungai besar secara swadaya dengan masyarakat yang dapat disebut bertelanjang. Misionaris membuka poliklinik, walaupun hanya tersedia pil malaria, diare, obat merah dan obat ringan lain," ujarnya. Selain itu, ia mengemukakan, peran gereja sangat besar bagi penduduk asli Papua yang jumlahnya antara 70 hingga 80 persen dari penduduk Papua yang berjumlah dua juta jiwa. Mantan Kepala Distrik Tiom, Kabupaten Jayawijaya, itu menyatakan prihatin dengan kondisi jumlah masyarakat Indonesia yang masih hidup terisolasi, terasing dan terabaikan oleh pemerintah. Padahal, pemerintah memberikan proteksi dengan lahirnya UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua. "UU itu telah memberikan kewenangan penuh pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sekarang uang bergelimangan, tapi kenyataannya jumlah masyarakat asli hidup dalam kegelapan. Perilaku pejabat selama ini terkesan tidak memberikan perhatian optimal kepada masyarakat terasing," katanya. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006