"Banyak masukan dan catatan yang diberikan Komisi I DPR terkait beberapa isu strategis yang patut menjadi perhatian para calon duta besar," kata Christina dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia menyebut salah satu isu strategis yang disorot ialah menyangkut hubungan perdagangan di negara yang akan menjadi perwakilan para calon dubes tersebut.
"Bagaimana meningkatkan nilai perdagangan dengan negara akreditasi, mendorong masuknya lebih banyak investasi ke Indonesia, dan menormalisasi kunjungan wisatawan yang sempat terimbas pandemi," ujarnya.
Secara khusus, ia memberi penekanan menyangkut isu perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Menurut dia, selama ini masih banyak kasus dan permasalahan yang dihadapi WNI di luar negeri, utamanya dalam konteks pekerja migran Indonesia (PMI).
Terkait hal tersebut, ia mendorong calon Dubes RI untuk Brunei Darussalam agar dapat memberikan perhatian khusus kepada PMI.
"Antara lain dengan melanjutkan negosiasi (Memorandum of Understanding/MoU) Penempatan dan Pelindungan PMI untuk mengatur hak-hak pekerja kita dan membuka 'community learning center' untuk edukasi dasar anak-anak PMI," tuturnya.
Selain itu, Christina memberi penekanan pelindungan anak buah kapal (ABK) Indonesia. Ia meminta calon Dubes RI untuk Republik Peru dan Republik Kepulauan Fiji untuk melakukan penggapaian (outreach) guna memberikan pelayanan lebih baik lagi bagi ABK di pelabuhan tempat bersandar (docking) ABK Indonesia.
"Saya meminta calon Dubes Swiss untuk menggagas kerja sama program vokasi bagi generasi muda dan mendorong kesempatan magang di berbagai organisasi olah raga internasional," katanya.
Adapun kepada calon Dubes RI untuk Rumania merangkap Moldova, ia menyoroti diperlukannya peningkatan capaian beasiswa bagi pelajar Indonesia, terutama dari daerah 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Baca juga: Komisi I DPR RI akan gelar "fit and proper test" 13 calon Dubes RI
Baca juga: Isu pariwisata jadi salah satu visi calon Dubes Rumania
Kemudian, isu lain yang ditekankan terkait dinamika yang terjadi di Kamboja, di mana belakangan marak terjadi penyekapan atau penyelundupan WNI dengan iming-iming pekerjaan tertentu dengan gaji besar.
Untuk itu, ia berharap calon Dubes RI untuk Kerajaan Kamboja agar sanggup menjalin hubungan erat dengan stakeholders di negara akreditasi guna mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut.
"Kamboja ini sangat serius mengingat masih banyaknya WNI yang masuk kesana akibat tertipu iklan bekerja dan adanya indikasi TPPO (tindak pidana perdagangan orang)," imbuhnya.
Christina berharap ke-13 calon dubes tersebut responsif dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang diplomat. "Kami harapkan yang terbaik dengan kinerja maksimal dan selalu responsif terhadap WNI kita sehingga kehadiran negara melalui perwakilan benar-benar dirasakan," kata Christina.
Pelaksanaan "fit and proper test" ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi I DPR RI adalah mitra Kementerian Luar Negeri.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
