"Kita harus berdaulat dalam mengelola sumber daya ikan. Ikan-ikan kita harus bebas dari ancaman penyakit ikan karantina yang dapat merugikan sosio ekonomi masyarakat," kata Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Pamuji Lestari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Dalam kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Kabupaten Merauke, Papua, Kamis (2/2), Tari mengatakan, Merauke punya potensi besar di komoditas ikan hias, khususnya Arwana. Menurutnya, ikan Arwana juga menjadi mata pencaharian masyarakat di musim-musim tertentu terutama di bulan-bulan sekarang ini.
Berdasarkan data Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Merauke, sebanyak 39.192 ekor ikan Arwana telah dijamin kesehatannya selama 2022.
"Dan awal tahun ini sudah mencapai 5.753 ekor yang dijamin kesehatannya oleh SKIPM Merauke," katanya.
Meski demikian, Tari mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya ikan lokal terutama Arwana. Tujuannya agar bisa dimanfaatkan secara terus menerus dan berkesinambungan.
"Tentunya hal ini akan memberikan nilai tambah kepada perekonomian masyarakat perbatasan," ujar Tari.
Tari mengajak para pemangku kepentingan di wilayah perbatasan untuk terus bersinergi mengawasi jalur-jalur tidak resmi yang menjadi tempat masuknya komoditas perikanan dari Papua New Guinea (PNG) ke Indonesia.
"Kami perlu dukungan dari semua pihak dalam mengendalikan kedaulatan sumberdaya ikan Indonesia terutama di perbatasan Sota ini," kata Tari.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan peningkatan pengawasan di laut Indonesia bukan hanya untuk memerangi pencurian ikan, tapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut secara berkelanjutan.
Baca juga: KKP siapkan lulusan ahli penyakit ikan melalui MBKM
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
