Jakarta (ANTARA) - Pertemuan para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, Sabtu, menghasilkan tiga kesepakatan utama, termasuk upaya organisasi regional itu untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politik.

Pertemuan ASEAN Foreign Ministers's Retreat (AMM) itu dipimpin oleh Menlu Retno Marsudi dan dihadiri para menteri luar negeri dari anggota ASEAN, kecuali Myanmar.

Itu merupakan perjumpaan kedua setelah pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN (ACC), yang digelar sehari sebelumnya, Jumat (3/2).

"Saya senang dapat memberi tahu Anda bahwa pertemuan-pertemuan ASEAN selama dua hari ini berlangsung secara konstruktif, substantif, dan produktif," ujar Menlu Retno dalam konferensi pers usai pertemuan.

Pertama, Retno menyampaikan, para menlu ASEAN menyatakan dukungan bersama dalam meningkatkan kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN serta kesiapan dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, termasuk menyongsong ASEAN 2045.

Kedua, para menlu ASEAN juga sepakat untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan, aspek yang juga menjadi tema keketuaan Indonesia tahun ini.

Salah satu upaya untuk mencapai hal itu adalah dengan memperluas penggalangan dana ASEAN COVID-19 Response Fund menjadi ASEAN Response Fund, serta mengembangkan Kerangka Ekonomi Biru ASEAN  (ASEAN Blue Economy Framework).

Baca juga: Indonesia akan perluas dana COVID-19 jadi ASEAN Response Fund

Implementasi Pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on Indo-Pacific/AOIP) juga tak luput dari pembahasan.

Kesepakatan ketiga dari AMM adalah para menlu telah setuju untuk memetakan proyek konkret bersama mitra-mitra ASEAN sebagai bagian dari implementasi AOIP, memperkuat kemitraan ASEAN dengan negara-negara Pasifik, dan mengembangkan ASEAN Maritime Outlook.

Pada kesempatan tersebut, Menlu Retno juga menyebut ada tiga isu yang menjadi pembahasan utama selama pertemuan, baik yang menyangkut isu kawasan maupun global, salah satunya komitmen penyelesaian negosiasi tata perilaku (Code of Conduct/COC) Laut China Selatan

Terkait hal itu, Pemerintah Indonesia menyatakan siap menggelar lebih banyak negosiasi mengenai kode tata perilaku (CoC) Laut China Selatan selama menjalani perannya sebagai ketua ASEAN tahun ini.

Adapun negosiasi CoC pertama di Indonesia dijadwalkan pada Maret mendatang.

Baca juga: Indonesia siap gelar lebih banyak negosiasi CoC Laut China Selatan

Isu lain yang juga dibahas adalah penegasan sikap bersama ASEAN untuk mendukung pelaksanaan Konsensus Lima Poin (5PC) untuk membantu Myanmar.

Menurut Retno, sikap ASEAN untuk merespons krisis Myanmar tidak akan berubah dan akan selalu mengacu pada Konsensus Lima Poin itu.

"Rencana (penerapan konsensus) sangat penting bagi ASEAN, khususnya ketua, sebagai pedoman dalam menyikapi situasi di Myanmar. Ini menunjukkan persatuan anggota ASEAN untuk mengimplementasikan 5PC," katanya. Kelima poin konsensus yang disepakati Myanmar dengan para pemimpin ASEAN adalah pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Selain itu, AMM juga menghasilkan kesepahaman bersama untuk menjalin kemitraan eksternal ASEAN yang lebih efektif dan produktif, berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghargai.

Selanjutnya, Indonesia juga akan berupaya mendorong kemitraan ASEAN dengan Uni Eropa dan Gulf Cooperation Council (GCC), serta penguatan East Asia Summit (EAS) sebagai forum strategis kawasan, khususnya dalam mengatasi tantangan di Indo-Pasifik.

Baca juga: Menlu RI: Banyak negara tertarik menjadi mitra ASEAN

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023