"Mari swasta yang selama ini bergerak dalam operasional angkutan kami ajak tetapi hingga saat ini belum ada yang mau. Mereka masih lebih baik operasional di dalam kota yang secara jelas ada potensi 'demand'-nya sudah pasti', kata Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Suharto di Gedung Kemenhub, Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan pemerintah juga telah menetapkan adanya keuntungan 10 persen dalam struktur biaya operasional kendaraan (BOK) terkait layanan angkutan perintis tersebut. Namun, saat ditawarkan kepada pihak swasta juga banyak yang tidak mau.
"Dalam BOK kami itu sudah menetapkan 10 persen ada keuntungan dari situ. Terhadap ini pun sudah kami tawarkan kepada pihak swasta, banyak yang tidak mau. Akhirnya, yang terjadi adalah ini penugasan, penugasan kepada Perum Damri untuk menyelenggarakan keperintisan," ujar Suharto.
Kemenhub menilai pihak swasta tetap bakal mendapat keuntungan meskipun tidak sebesar jika melayani di pusat kota.
Upaya mengajak swasta, pihaknya sudah melakukan perbaikan terhadap struktur biaya operasional kendaraan tadi dan sudah pasti untung meskipun untungnya tidak seperti melayani di pusat kota, pusat kota 'demand'-nya sudah jelas kalau dikomersilkan.
"Ini sudah melakukan perubahan-perubahan sehingga hal-hal yang dikhawatirkan akan ada pendapatan di bawah 10 persen itu tidak tercapai, ini kami sudah lakukan revisi," ungkap dia.
Sebelumnya, Kemenhub berupaya mengoptimalkan pelayanan transportasi baik di darat, laut, udara serta kereta api yang menjangkau hingga ke pelosok daerah setelah alokasi anggaran angkutan perintis pada 2023 naik dibanding tahun sebelumnya.
"Pemberian subsidi angkutan perintis ini diberikan untuk menekan biaya transportasi agar saudara-saudara kita yang berada di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) bisa mendapatkan layanan transportasi yang baik.
Disamping itu, masyarakat dan juga bisa mendapatkan harga barang kebutuhan pokok yang juga terjangkau," ucap Menhub Budi Karya Sumadi dikutip dari keterangan resminya pada Minggu (5/2).
Kemenhub mencatat pada 2023, alokasi anggaran subsidi perintis di semua moda transportasi sebesar Rp3,51 triliun. Jumlah itu mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 2022 sebesar Rp3,01 triliun.
Adapun rincian permoda transportasi, yaitu transportasi darat Rp1,32 triliun, transportasi laut Rp1,47 triliun, transportasi udara Rp550,1 miliar, serta perkeretaapian Rp175,9 miliar.
Jumlah itu belum termasuk subsidi "public service obligation" (PSO) atau kewajiban pelayanan publik 2023 yang ada pada sektor perkeretaapian sebesar Rp2,54 triliun dan pada sektor perhubungan laut sebesar Rp2,39 triliun.
Baca juga: Kemenhub anggarkan Rp125 miliar subsidi angkutan jalan perintis
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
