Insiden itu dipicu oleh massa yang berdesakan di gang-gang sempit di Distrik Itaewon untuk merayakan Halloween, perayaan pertama sejak pandemi COVID-19 melanda tiga tahun lalu.
Mosi untuk menurunkan Lee dari jabatannya disetujui parlemen lewat pemungutan suara secara rahasia oleh 300 anggota dengan hasil 179 suara mendukung dan 109 suara menolak.
Mosi tersebut membutuhkan paling sedikit 150 suara agar bisa disetujui oleh parlemen Korsel, yang dikuasai kubu oposisi Partai Demokrat dengan 169 kursi.
Setelah lolos, komite kehakiman parlemen akan mengkaji mosi itu sebelum menyerahkannya ke Mahkamah Konstitusi, yang akan menimbang apakah pemakzulan tersebut akan dilakukan.
Proses tersebut dapat memakan waktu hingga enam bulan.
Partai Demokrat dan partai oposisi lainnya telah berupaya mendorong pemakzulan Lee sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalannya merespons insiden itu.
"Saya akan bekerja sama secara penuh dengan persidangan pemakzulan di Mahkamah Konstitusi, sehingga Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan dapat kembali normal secepatnya," kata Lee, yang sudah meminta maaf atas responsnya yang buruk.
Dia dan kepolisian mendapat kecaman, terutama setelah beredar transkrip panggilan darurat yang menunjukkan bahwa banyak warga telah mengingatkan soal bahaya terinjak-injak dan adanya permintaan tolong beberapa jam sebelum kejadian.
Saat ditanya pada Senin (6/2) apakah dia rela mundur dari jabatannya, Lee mengatakan dia ingin memprioritaskan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
Presiden Yoon Suk Yeol telah menolak tuntutan kubu oposisi untuk memecat Lee.
Kantor Presiden dan Partai Kekuatan Rakyat yang mendukungnya mengkritik Partai Demokrat atas penyalahgunaan kekuasaan saat mendorong agenda pemakzulan tersebut.
"Ini kemunduran demokrasi di parlemen; akan dicatat sebagai sejarah memalukan dalam politik parlemen," kata kantor Yoon setelah mosi itu disetujui.
Seorang pejabat kepresidenan menambahkan tidak ada bukti bahwa Lee telah melanggar konstitusi atau hukum apa pun.
Minggu ini, ketegangan antara pemerintah Kota Seoul dan keluarga korban tragedi Itaewon terjadi setelah pihak keluarga mendirikan tugu peringatan di depan Balai Kota tanpa izin pemkot.
Pemkot Seoul pada Selasa (7/2) mengatakan tugu peringatan itu melanggar aturan dan akan dipindahkan dalam waktu seminggu.
Pada 2017, Park Geun-hye menjadi presiden pertama Korsel yang dilengserkan ketika Mahkamah Konstitusi menegakkan mosi pemakzulannya.
Pada 2004, mahkamah itu menolak mosi pemakzulan Presiden Roh Moo-hyun.
Sumber: Reuters
Baca juga: Mantan kepala polisi Korsel hadiri sidang pemeriksaan tragedi Itaewon
Baca juga: Presiden Korsel minta maaf atas tragedi Halloween Itaewon
Penerjemah: Kenzu Tandiah
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2023
