Nyarwi Ahmad melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Kamis, mengatakan berbagai regulasi seperti Undang-Undang (UU) Pers, UU Penyiaran, serta UU Pemilu dapat menjaga media untuk tetap pada relnya.
"Regulasi-regulasi semacam itu diharapkan media tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai propaganda politik atau mobilisasi politik," kata dia.
Di hari pers kali ini, Nyarwi berharap insan media tetap berpegang kuat pada prinsip-prinsip jurnalisme.
Menurut Dosen Komunikasi UGM ini, independensi pers penting untuk tetap dijaga karena sebagai pilar keempat demokrasi, mereka sangat dibutuhkan di tengah kehidupan masyarakat.
Meski selalu dituntut independen, ia menilai wajar jika media memiliki orientasi tertentu atau keberpihakan selama keberpihakan tersebut masih dalam koridor kepentingan publik.
Hal itu, kata dia, bisa dilakukan media entah dalam rangka mengkritisi atau bahkan memberikan masukan pada lingkar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga penegak hukum.
"Mungkin bisa juga dengan mengingatkan masyarakat terkait beberapa hal yang krusial yang menjadi agenda publik, dimana masyarakat tidak menyadari secara penuh. Keberpihakan itu harus malah, tetapi yang perlu dijaga adalah profesionalitas dalam bekerja," katanya.
Di tengah perkembangan platform digital dan media sosial, menurut dia, media tetap dituntut profesional dalam menerapkan prinsip "cover boothside", melakukan verifikasi, mencerna dan menyaring informasi hingga menghasilkan berita yang kredibel.
"Di tengah perkembangan yang terus terjadi, profesionalitas dan kapasitas kinerja dari organisasi media menjadi sesuatu yang sangat penting dikembangkan secara serius," ujar Nyarwi.
Baca juga: PWI ajak pers komit jaga persatuan hadapi tahun politik
Baca juga: Dewan Pers keluarkan pedoman pemberitaan untuk cegah politik identitas
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
