Dalam sebuah konferensi pers, Hamada tidak menjelaskan alasan perubahan rencana itu atau menyebutkan berapa banyak pemerintah Jepang membeli peluru kendali jarak jauh buatan Amerika Serikat itu.
Dia hanya mengatakan bahwa Jepang mempertimbangkan pengadaan jumlah yang dibutuhkan tahun ini mulai April.
Menurut seorang sumber pemerintah di negara itu, Jepang mempertimbangkan membeli sekitar 500 unit Tomahawk.
Baca juga: Jepang dan Filipina berjanji untuk perkuat kerja sama militer
Langkah tersebut diambil pemerintah dengan tujuan meningkatkan daya tangkal negara itu dengan cara mendapatkan kemampuan melancarkan serangan balik seperti disebutkan dalam dokumen tiga kunci keamanan yang direvisi pada Desember di tengah agresivitas militer China dan ancaman rudal serta nuklir Korea Utara.
Dokumen itu menyatakan rudal Tomahawk yang memiliki daya jangkau serangan sampai 1.600 kilometer sampai mencapai pesisir China, akan meningkatkan kemampuan dalam menyerang sasaran-sasaran di dalam wilayah musuh jika terjadi keadaan darurat, sampai Jepang menggelarkan rudal buatannya sendiri.
Sumber tersebut sebelumnya mengatakan bahwa Tokyo juga berkonsultasi dengan Washington untuk menjajaki kemungkinan memajukan mulainya pengerahan rudal jelajah domestik dari tahun fiskal yang sudah dijadwalkan saat ini pada 2026.
Rancangan anggaran awal untuk tahun fiskal 2023 yang diputuskan oleh Kabinet Perdana Menteri Fumio Kishida pada Desember itu akan menyisihkan 211,3 miliar yen (sekitar Rp24,3 triliun) untuk pengadaan rudal Tomahawk.
Tomahawk terkenal digunakan pada Perang Teluk 1991 dan Perang Irak 2003.
Baca juga: Jepang protes latihan militer Korsel dekat pulau sengketa
Sumber: Kyodo-Oana
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
