Terus melakukan peningkatan pemahaman RB dari tingkat pemerintah daerah hingga ke level perangkat daerah.Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan audiensi bersama jajaran Kemenko Polhukam untuk bersinergi dalam upaya peningkatan pelaksanaan sekaligus implementasi reformasi birokrasi (RB) maupun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Sekda Kalteng Nuryakin di Palangka Raya, Rabu, mengatakan bahwa pemprov telah melakukan upaya perbaikan dan membuat rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi pada lembar hasil evaluasi pelaksanaan RB 2021.
"Hal itu di antaranya terus melakukan peningkatan pemahaman RB dari tingkat pemerintah daerah hingga ke level perangkat daerah agar arah perubahan RB dapat dipahami seluruh pegawai, serta membuat budaya kinerja makin baik," katanya.
Selanjutnya melakukan penyederhanaan struktur organisasi pada perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng, sekaligus sudah dilaksanakannya pelantikan pejabat administrator yang disetarakan menjadi pejabat fungsional berjumlah 402 jabatan.
Selain itu, kata dia, meningkatkan pengelolaan manajemen sumber daya manusia secara menyeluruh, pemanfaatan pohon kinerja dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai (SKP) melalui dialog kinerja, penyusunan, dan evaluasi standar kompetensi jabatan.
Ia mengatakan bahwa pihaknya juga terus melaksanakan assessment (penilaian) kepada seluruh pegawai, dan menyusun Human Capital Development Plan (HCDP) untuk dimanfaatkan dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penerapan manajemen talenta, pemberian reward and punishment, dan perbaikan manajemen SDM.
"Hal lainnya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran juga sudah memerintahkan kepada kami bagaimana pemanfaatan digitalisasi secara optimal khususnya berkaitan dengan SPBE," ujarnya.
Diketahui bahwa Kalteng telah menerima lembar hasil evaluasi RB 2022 dan memperoleh nilai 62,29 dengan predikat B. Dalam hal ini, terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2021, yakni 59,73 predikat CC.
"Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beberapa nilai hasil Kalimantan Tengah pada tahun 2022 mengalami peningkatan, yaitu kualitas kebijakan, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, hingga kapabilitas APIP," tutur Nuryakin.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Y. Syaiful Garyadi mengatakan bahwa tim dari Kemenko Polhukam akan melakukan kunjungan kerja ke diskominfo sebagai upaya penguatan SPBE provinsi, khususnya ke aplikasi dan infrastruktur.
"Rencananya akan ada pertemuan dengan kepala daerah di Kalimantan Tengah membahas RB dan SPBE sebelum atau setelah Lebaran," katanya.
Baca juga: Menpan RB beri arahan implementasi reformasi birokrasi di Sleman
Baca juga: Menpan RB: Kinerja birokrasi diukur dari dampak untuk kehidupan rakyat
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
