Ia menegaskan bahwa setiap negara berhak menentukan sendiri kebijakan yang dianggap akan bermanfaat bagi kepentingan negara, termasuk dengan membangun ibu kota baru seperti yang dilakukan Indonesia.
“Hak masing-masing negara untuk membina ibu kota baru, atau kota-kota baru lainnya, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh setiap negara,” katanya pada konferensi pers di Kedutaan Besar Kuwait di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan bahwa ia akan turut mendoakan kesuksesan dan kelancaran pembangunan ibu kota baru, yang ia sebut sebagai proyek besar bagi Indonesia.
Selain itu, Abdullah menekankan pentingnya promosi Indonesia terkait investasi di ibu kota baru yang ditujukan kepada kedutaan-kedutaan asing di Indonesia ataupun melalui KBRI di negara-negara sahabat.
Baca juga: Kepala OIKN: PP insentif investasi IKN keluar dalam dua minggu
Promosi dan penerangan kepada negara-negara sahabat terkait insentif, pembebasan pajak, atau hal lainnya terkait investasi asing di IKN Nusantara akan mempermudah negara sahabat mengambil keputusan untuk ikut serta berinvestasi di proyek tersebut, ujarnya.
Abdullah menambahkan bahwa ia telah mengetahui target pemerintah Indonesia untuk meresmikan IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan HUT ke-79 Republik Indonesia.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono mengatakan sebanyak 90 investor domestik dan asing telah menyatakan keseriusan untuk berinvestasi di ibu kota baru.
Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/2) lalu, Bambang menuturkan bahwa pembiayaan untuk membangun IKN masih dengan skema 20 persen dari APBN dan 80 persen menggunakan investasi dari investor.
Baca juga: Kepala IKN: 90 investor serius nyatakan investasi di Ibu Kota Baru
Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023
