Infrastruktur dan air bersih ini paling dominan dan paling banyak dikeluhkan warga.
Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Sudirsah Sudjanto menyebut infrastruktur dan air bersih yang paling banyak dikeluhkan warga saat dirinya menjalani reses pada masa sidang I mulai dari 15-23 Februari 2023.

"Infrastruktur dan air bersih ini paling dominan dan paling banyak dikeluhkan warga," kata Sudirsah, di Mataram, Senin.

Ia mengatakan sejauh ini telah turun di lima kecamatan dari 14 titik daerah pemilihan (dapil) yang menjadi lokasi resesnya turun ke masyarakat.

Lima kecamatan itu dimulai di Kecamatan Gangga dengan sasaran lokasi sebanyak empat titik, yakni Desa Selelos, Desa Sambik Bangkol, Desa Segara Katon, dan Desa Bentek.

Untuk Kecamatan Bayan dilaksanakan di Desa Sambik Elen, Desa Andalan, dan Desa Akar-Akar. Selanjutnya di Kecamatan Kayangan yakni Desa Santong Mulia, Desa Sesait, dan Desa Santong.

Kecamatan Tanjung, yaitu di Desa Jenggala dan Desa Tegal Maja, dan Kecamatan Pemenang yaitu Desa Pemenang Timur.

"Dari beberapa kecamatan yang sudah kami kunjungi dalam kegiatan reses ini, rata-rata dihadiri penuh masyarakat, bahkan masing-masing kepala desa dan kepala dusun, kelompok pemuda serta kelompok ternak dan kelompok banjar juga ikut hadir," kata anggota DPRD NTB dari Dapil NTB II Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat ini.

"Dalam dialog kami bersama warga, aspirasi yang disampaikan oleh beberapa kepala desa seperti Desa Andalan M Katur itu seputar infrastruktur di desa seperti jalan, jembatan. Kemudian kesulitan air bersih menjadi keluhan utama masyarakat Kecamatan Bayan," ujarnya pula.

Selain infrastruktur dan air bersih, menurut Sekretaris Komisi IV DPRD NTB ini, banyak pula menerima aspirasi dari berapa kelompok peternak dan kelompok pemuda yang menyampaikan terkait minimnya perhatian pemerintah khususnya dalam memberikan dukungan bagi kelompok ternak dan pemberdayaan pemuda serta masyarakat.

Terkait keluhan dan aspirasi masyarakat dan beberapa kepala desa tersebut, Sudirsah berjanji apa yang menjadi keluhan atau aspirasi tersebut akan dibahasnya bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui rapat rapat komisi dengan mitra kerja dan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan TAPD Pemprov NTB.

"Yang jelas usulan ini akan tetap kami tampung dan akan kami perjuangkan. Karena semua ini untuk kepentingan masyarakat banyak," katanya pula.
Baca juga: Penyelidikan kasus korupsi dana reses DPRD Sumbawa dihentikan
Baca juga: Realisasi dana reses 16 anggota DPRD NTB jadi temuan BPK

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023