di Kawasan Rebana Metropolitan, karena di Indramayu ada Balongan, jadi didorong industri kimia dan turunannya ke tekstil. Di wilayah Selatan Jabar didorong ke arah wisata dan agrobisnis
Bandung (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan kawasan pertumbuhan industri baru sesuai dengan potensinya sebagai salah satu strategi untuk mengatasi atau menekan jumlah pengangguran.

"Jadi kita siapkan wilayah-wilayah baru sesuai potensinya. Contoh, di Kawasan Rebana Metropolitan, karena di Indramayu ada Balongan, jadi didorong industri kimia dan turunannya ke tekstil. Di wilayah Selatan Jabar didorong ke arah wisata dan agrobisnis," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi, ketika dihubungi Antara di Bandung, Jabar, Senin.
 
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran Indonesia menembus 8,42 juta orang pada Agustus 2022. Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi paling banyak penyumbang pengangguran.
 
Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS melaporkan urutan satu ada Jawa Barat (8,31 persen), Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), dan Maluku (6,88 persen).
 
Menyikapi data tersebut, Taufik menuturkan jumlah pengangguran di Jawa Barat mencapai 2.100.030 orang.
 
Taufik mengatakan memang perusahaan yang ada di Jawa Barat merupakan terbanyak di Indonesia dan berdasarkan data di WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan) online, ada 107.000 perusahaan di Jawa Barat.
 
"Tapi Jawa Barat ini juga merupakan daerah yang menarik bagi daerah lainnya karena upahnya tinggi. Sehingga setiap ada lowongan kerja, kalau saya hitung Misalkan kemarin itu ada terus 1,2 juta lowongan baru gitu ya. Sesuai dengan daftar dari investasi yang masuk ke kita . Ternyata lebih dari setengahnya diisi dari luar Jawa Barat," kata dia.
 
Upaya lain untuk mengatasi masalah pengangguran di Jawa Barat, kata Taufik, ialah dengan memaksimalkan pemanfaatan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
 
Dengan adanya Perpres 68 Tahun 2022 itu, kata Taufik, pihaknya menjalin kerja sama dengan Kadin, Apindo, Dinas Pendidikan Jawa Barat hingga perguruan tinggi.
 
"Jadi pendidikan dan pelatihan vokasi itu harus sesuai dengan kebutuhan industri," kata dia.
 
Di sisi lain, tingginya investasi yang masuk ke Jawa Barat, kebanyakan merupakan industri padat modal yang mengedepankan tenaga mesin, bukan padat karya.
 
"Misalnya setiap investasi Rp1 triliun akan membuka 1.000 peluang tenaga kerja saat ini hanya 100 orang karena dengan sistem otomatisasi, jadi hanya butuh operator," kata dia.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2023