Otorita tegaskan pembangunan IKN Indonesia baru utamakan potensi lokal

Penajam (ANTARA) -

Badan Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN menegaskan pembangunan ibu kota negara Indonesia baru bernama Nusantara di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara wajib mengutamakan potensi lokal.

Pembangunan di IKN, jelas Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, di Penajam, Jumat, wajib mengutamakan potensi lokal seperti pangan.

Otorita IKN bakal segera mengedarkan pemberitahuan kepada seluruh katering yang terlibat pembangunan IKN Indonesia baru wajib membeli sayuran, beras, lauk dan lainnya dari lokal, terutama dari Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sehingga masyarakat daerah sekitar IKN, ujar dia, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara harus menyiapkan kebutuhan tersebut.

Otorita IKN juga pastikan tetap berdayakan warga Kalimantan Timur, terutama tenaga kerja domisili di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, serta daerah sekitar IKN Indonesia baru.

Otorita IKN bakal tingkatkan kemampuan SDM (sumber daya manusia) di Kabupaten Penajam Paser Utara, jelas dia, seperti mengadakan pelatihan untuk SDM yang lulusan sarjana.

Para generasi muda harus optimis menyambut pembangunan IKN Indonesia baru, dengan meningkatkan potensi agar mampu bersaing dalam dunia kerja dengan warga pendatang.

Penyiapan SDM, menurut dia, harus dimulai sejak dini sebab sumber daya manusia yang menikmati pembangunan IKN.

"Warga Kalimantan Timur untuk segera persiapkan diri agar tidak menjadi penonton ketika IKN terbangun dan berkembang," ucap dia.

Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, bakal berupaya memperkuat masyarakat, khususnya Kalimantan Timur, dapat terlibat dan mendukung pembangunan IKN Indonesia baru.

"Khusus Kabupaten Penajam Paser Utara, masih banyak yang perlu disiapkan untuk menjadi bagian dari IKN," kata Alimuddin.

Baca juga: Kementerian PUPR siapkan strategi manajemen risiko pembangunan IKN

Baca juga: Sekjen Kemenkeu sebut 751 pejabat dan pelaksana akan pindah ke IKN