Panen raya kali ini diwarnai dengan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah Gabah dan Beras yang sejak tahun 2020 tidak pernah dinaikkan..
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama para pelaku usaha penggilingan padi menyepakati harga pembelian gabah dan beras menjelang masa panen raya padi pada Maret 2023.
Harga pembelian gabah dan beras naik sekitar 8-9 persen. Penetapan ceiling price ini mulai berlaku pada 27 Februari 2023 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
Saat yang sama Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan pemberian fleksibilitas harga pembelian, terhitung mulai tanggal 27 Februari 2023 hingga 31 Mei 2023 atau sampai dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pangan Nasional yang mengatur tentang HPP Gabah/Beras.
Secara fakta kehidupan, naiknya HPP sekitar 8 - 9 persen, memang tidak memberi dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
Lain cerita, bila kenaikannya itu di atas 20-30 persen. Meskipun begitu, secara psikologis diharapkan kenaikan ini memiliki makna yang cukup penting. Sebab, mendengar kata naik saja, masyarakat akan menilai betapa seriusnya Pemerintah dalam memberi perhatian kepada para petani.
Melibatkan petani
Kenaikan harga pembelian gabah dan beras sebagai inisiatif pemerintah dalam upaya stabilisasi harga dan menjaga inflasi sektor pangan memang perlu diapresiasi.
Namun, ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan petani atas nilai kenaikan yang belum sesuai dengan ongkos usaha tani. Mengapa kenaikan hanya sekitar 8 atau 9 persen?
Padahal, formula dan penghitungan banyak pihak, termasuk organisasi petani, seperti HKTI dan KTNA, untuk kenaikkan HPP Gabah dan Beras, sekurang-kurangnya 20 persen.
Bila menilik surat edaran harga batas atas pembelian gabah atau beras dan penugasan pengadaan gabah/beras CBP dengan harga fleksibilitas kepada Perum Bulog masih perlu ditingkatkannya kepedulian untuk mendongkrak penghasilan di saat panen raya guna mewujudkan kesejahteraan para petani.
Langkah yang diambil dilatarbelakangi perkembangan kondisi harga gabah atau beras selama 6 bulan terakhir yang jauh lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat produsen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen.
Maka perlu menjaga keseimbangan agar penggiling padi kecil dan menengah dapat memperoleh gabah dengan harga wajar, sehingga memerlukan dukungan dari seluruh pelaku penggilingan padi untuk penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog. Namun ke depan diperlukan langkah yang lebih optimal untuk melibatkan petani sebagai produsen gabah dalam penetapan kebijakan.
Sebab tujuan dalam penyelenggaraan pangan, selain salah satunya untuk mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan lainnya juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan.
Kehadiran Pemerintah di saat panen raya berlangsung, pasti memang tidak sebatas hanya dengan menaikkan HPP gabah dan beras. Pemerintah tentu terus berkiprah lebih dari itu.
Salah satunya, Pemerintah melakukan proses pendampingan yang terukur agar kenaikan HPP gabah dan beras tersebut benar-benar mampu membawa perubahan, yaitu dalam kehidupan para petani beserta keluarganya. Pendampingan mutlak terus dilaksanakan.
Selain pendampingan yang berkualitas, Pemerintah juga mengawal kenaikan HPP gabah dan beras, sehingga betul-betul dijalankan sebagaimana tujuan yang ingin diraihnya.
Pengawalan disadari betul perlu untuk ditempuh secara sistemik dan dikemas dalam proses yang berkelanjutan. Hal ini karena Pemerintah perlu memastikan, kenaikan HPP gabah dan beras ini tidak akan mengganggu di saat panen raya, sehingga para petani bakal mampu menikmatinya dengan penuh suka cita.
Pengawasan di lapangan
Jangan dilupakan, pengawasan dan pengamanan atas kenaikan HPP gabah dan beras tetap diprioritaskan. Tuntutan petani agar negara hadir dalam kehidupannya memang perlu dibuktikan lewat kebijakan pengawasan dan pengamanan terhadap program yang diterapkan.
Pemerintah dan semua pihak memang harus senantiasa all out dalam menjaga dan mengantisipasi potensi penyalahgunaan wewenang oknum-oknum yang ingin mengambil kesempatan di atas kesempitan.
Para spekulan dikhawatirkan akan mempermainkan harga jual gabah dan beras di tingkat petani, sehingga HPP yang ditetapkan pun bisa saja tinggal pajangan di atas kertas. Harga jual di tingkat petani terekam anjlok, karena di balik semuanya itu ada permainan para spekulan.
Disodorkan kepada suasana seperti ini, maka keberadaan Pemerintah atau kehadiran negara di saat panen raya berlangsung, betul-betul harus mampu memberi solusi cerdas atas masalah yang ada.
Pemerintah, tidak akan hanya berdiam diri melainkan memiliki perhatian yang serius atas kondisi petani. Ke depan memang disadari perubahan zaman penuh tantangan yang dinamis, sehingga perlu untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melahirkan jalan pemecahannya.
Bagi sebagian besar para petani, panen raya bukan hanya sebuah berkah yang perlu disyukuri kehadirannya, namun ada kalanya pula tampil menjadi sebuah kekecewaan.
Sadar akan hal yang demikian, tugas dan kewajiban Pemerintah adalah memberi jawaban agar panen raya ini benar-benar dapat menjadi berkah bagi para petani sekaligus menendang jauh-jauh faktor penyebab petani kecewa.
HPP Gabah dan Beras baru akan mulai diterapkan pada 27 Pebruari 2023. Persiapan ke arah itu, tentu sudah digarap dengan serius.
Badan Pangan Nasional juga telah membangun sinergi dan kolaborasi dengan para pihak yang memiliki keterkaitan dengan akan diberlakukannya HPP Gabah dan Beras baru.
Pemerintah juga telah merumuskan sosialisasi yang baik kepada segenap komponen bangsa, khususnya para pemangku kepentingan sektor pergabahan dan perberasan.
Sudah seharusnya jika semangat dinaikkannya HPP Gabah dan Beras diniatkan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, usaha penggilingan kecil, sekaligus melindungi konsumen. Pola pikir ini, sudah selayaknya tertanam di benak seluruh elemen masyarakat.
Itulah sebabnya, kehadiran Pemerintah dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat menjadi sangat penting dan strategis.
*) Entang Sastraatmadja; Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat dan Achmad Yakub; Deputi Asisten Utusan Khusus Presiden (UKP).
Copyright © ANTARA 2023
