"Realisasi belanja negara di Sulawesi Tenggara sampai 31 Januari 2023 mencapai Rp1,77 triliun atau 6,93 persen dari pagu APBN. Realisasi tersebut meliputi belanja pemerintah pusat dan TKDD," kata Pelaksana harian Kepala DJPb Sultra Adib Adli di Kendari, Senin.
Ia menyampaikan realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Januari 2023 sebesar Rp224,67 miliar terdiri belanja pegawai Rp128,72 miliar, belanja barang Rp39,99 miliar, dan belanja modal sebesar Rp55,96 miliar.
"Selanjutnya, penyaluran TKDD sampai dengan 31 Januari 2023 mencapai Rp1,55 triliun," ujar Adib.
Ia menerangkan belanja transfer ke daerah wilayah Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2022 khususnya transfer dana bagi hasil (DBH) yang mengalami peningkatan sebesar Rp312,43 miliar menjadi Rp461,94 miliar pada tahun 2023.
Sedangkan, realisasi DAU pada Januari 2023 sebesar Rp1,08 triliun, turun 0,75 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1,09 triliun.
Menurut dia, kinerja pendapatan tumbuh tinggi didukung semua komponen pendapatan negara melanjutkan kinerja yang baik dari tahun 2022.
"Diharapkan berlanjut ke depan, seiring dengan pemulihan ekonomi dan dampak implementasi reformasi struktural," ucap dia.
DJPb Sultra mencatat pada Januari 2023, pendapatan negara tercapai sebesar Rp271,51 miliar. Penerimaan pajak mencapai Rp227,21 miliar, naik sebesar Rp46,59 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Peningkatan pendapatan dari PPN tersebut dipengaruhi atas kenaikan tarif PPN.
Dijelaskan, sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2022, kegiatan penambangan timah, tembaga, nikel mulai tahun 2023 dibebaskan PPN sehingga akan berpengaruh terhadap target penerimaan KPP lingkup Sulawesi Tenggara.
Sementara penerimaan bea dan cukai sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp21,74 miliar terdiri dari penerimaan bea masuk Rp21,74 miliar dan penerimaan cukai sebesar Rp20 juta.
Sementara itu, realisasi PNBP hingga akhir Januari 2023 mencapai Rp 44,3 miliar. Penerimaan tersebut naik 28,76 persen dari dibanding tahun 2022 sebesar Rp34,39 miliar.
"Penerimaan negara pada sektor PNBP berasal dari aktivitas pelabuhan, bandar udara, izin keimigrasian, penerbitan surat-surat kendaraan bermotor, dan dari pendapatan Badan Layanan Umum," kata Adib.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
