"Walaupun di awal terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan pantarlih lewat e-Coklit, semuanya sekarang sudah sangat lancar penggunaan e-Coklit di lapangan," kata Betty dalam diskusi media bertajuk "Menelisik Kendala dan Solusi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024" di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Rabu.
Berdasarkan data e-Coklit yang diterima KPU, lanjutnya, ditemukan bahwa perkembangan coklit data pemilih Pemilu 2024 di sejumlah provinsi telah mencapai di atas 75 persen.
Baca juga: Bawaslu minta KPU buka data dalam tahapan coklit Pemilu 2024
"Sekali lagi, berdasarkan e-Coklit yang kami terima, di beberapa provinsi bahkan sudah selesai di atas 75 persen," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Betty pun menjelaskan bahwa setiap 10 hari sekali para anggota pantarlih dikumpulkan oleh petugas pemungutan suara (PPS) untuk berdiskusi membahas perkembangan tahapan coklit di lapangan. Tahapan coklit pemilih Pemilu 2024 itu berlangsung mulai 12 Februari hingga 14 Maret.
"Selain itu, juga dibahas kalau ada kendala, solusi apa yang dibuat pantarlih. Kemudian, bisa juga mengoordinasikan semua persoalan kepada PPS untuk dikumpulkan. Kalau PPS perlu berkoordinasi, di atasnya itu bisa dilakukan berjenjang ke atas sampai menemukan solusi dari kendala coklit," jelas Betty.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh pihaknya ditemukan sejumlah kendala dalam penggunaan e-Coklit.
"Ketika teman-teman di DEEP Indonesia melakukan cross check di lapangan, di beberapa provinsi ditemukan di e-Coklit, misalnya server down dan tidak sinkron antara e-Coklit dengan form A model daftar pemilih. Itu yang kemudian menyebabkan permasalahan daftar pemilih," ujar Neni.
Baca juga: KPU Jaksel datangi rumah Hamdan Zoelva untuk coklit data pemilih
Baca juga: DEEP dorong masyarakat ikut awasi tahapan coklit Pemilu 2024
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
