Ngawi (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkomitmen bersama jajarannya dan para petani untuk menjaga dan meningkatkan panen beras di provinsi setempat pada musim tanam sepanjang tahun 2023 guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Pernyataan optimis tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat mendampingi Presiden  Joko Widodo (Jokowi) melakukan panen raya padi di Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Sabtu.

"Alhamdulilllah beberapa daerah di Jatim saat ini sudah memasuki masa panen raya. Dan Kabupaten Ngawi merupakan produsen gabah kering panen (GKP) terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Lamongan dengan produktivitas tertinggi se-Jawa Timur," kata Gubernur Khofifah.

Merujuk data Pemprov Jatim, selama 2022 produksi GKP Kabupaten Ngawi mencapai 785.037 ton dengan menghasilkan 453.296 ton beras. Dengan kondisi tersebut, pihaknya optimis bisa menjaga dan meningkatkan produktivitas beras di tahun 2023 lebih dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data BPS, produksi padi dan beras di Jawa Timur merupakan tertinggi secara nasional sejak tahun 2020. Bahkan, BPS memprediksi Jawa Timur akan mengalami surplus beras sebesar 1,13 juta ton pada bulan Maret-April 2023.

"Dalam tiga tahun terakhir, Jatim menjadi lumbung pangan nasional dengan produksi beras tertinggi. Dengan melimpahnya stok beras di Jatim ini, Insya Allah akan bisa menjaga harga beras berkualitas di pasaran tetap stabil dan terjangkau," ujar Gubernur.

Selain menjaga dan meningkatkan produktivitas beras, Jawa Timur juga berkomitmen menjaga keseimbangan harga GKP dan beras di tingkat petani serta pasaran.

Berdasarkan Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jatim (Siskaperbapo) harga beras medium saat ini berada di angka Rp9.604 per kilogram per tanggal 11 Maret 2023.

Meski demikian, Gubernur Khofifah juga mengimbau pada seluruh pihak untuk menjaga keseimbangan harga jual GKP dari petani agar tidak anjlok selama panen raya. Dengan begitu harga jual beras di pasaran tetap bisa terjangkau untuk masyarakat, sementara harga GKP tidak jatuh.

Sehingga petani tidak dirugikan dan masyarakat sebagai konsumen pun tetap bisa mendapat beras berkualitas dengan harga terjangkau.

"Untuk itu, kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak yang berada di dalam rantai industri beras. Mulai dari Bulog, Gapoktan, Asosiasi Penggilingan Padi, hingga distributor," imbuhnya.

Selain itu, produktivitas beras Jatim bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan warga Jatim saja, tapi juga diandalkan untuk memenuhi kebutuhan 16 provinsi lain di Indonesia Timur. Hal inilah yang terus menerus dijaga oleh Gubernur Khofifah beserta jajarannya.

Beragam upaya telah dilakukan mulai dari memberi edukasi kepada petani terkait pola tanam modern, penggunaan alat dan mesin pertanian modern, hingga menyediakan akses permodalan melalui program Kukesra (Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat).

Bersama puluhan petani, Gubernur Khofifah dan Presiden Jokowi juga berdialog dengan petani yang sedang memanen padi.

"Kami juga menerima aspirasi para petani terkait pupuk subsidi yang semula ada 9 jenis kini tinggal 2 jenis saja. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini telah kami sampaikan kepada Pak Presiden. Insya Allah kami akan terus mengawal aspirasi dari para petani," katanya.

Dalam kesempatan itu, hasil produksi beras Kabupaten Ngawi mendapatkan apresiasi secara khusus dari Presiden Jokowi. Sebab, produksi Gabah Kering Panen (GKP) di Kabupaten Ngawi bisa mencapai 10,5 ton per hektare.

"Kemarin saya panen raya di Kebumen, hari ini di Kabupaten Ngawi. Memang ada perbedaan produksinya. Di sini, Kabupaten Ngawi, ada yang bisa 10,5 ton per hektare, ada juga yang 8 ton per hektare. Itu tergantung pada kesuburan tanah dan manajemen pertaniannya," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengakui bahwa ketersediaan pupuk subsidi memang terbatas beberapa waktu lalu. Selain itu, ia juga mengajak para petani untuk memanfaatkan hujan yang masih berlangsung di Jatim saat ini guna mengantisipasi kemarau panjang.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Badan Pangan Nasional akan segera mengumumkan acuan harga GKP. Sehingga Bulog memiliki kejelasan berapa harga untuk membeli GKP dari petani selama panen raya ini.

"Pokoknya jangan sampai harga GKP lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkan oleh petani," tegasnya.

Dalam panen raya tersebut, nampak hadir pula Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Farid Majruf, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto, dan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono.
 

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023