Indonesia-Singapura sepakati tiga perjanjian bidang keamanan
Indonesia dan Singapura menyepakati tiga perjanjian di bidang politik, hukum dan keamanan kedua negara yaitu untuk persetujuan "Flight Information Region" (FIR), ekstradisi dan kerja sama pertahanan.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dalam pertemuan Leaders' Retreat yang berlangsung di Kantor Perdana Menteri, Singapura.
Selengkapnya klik di sini.
Otorita IKN teken MoU dengan CLC Singapura wujudkan IKN nyaman huni
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Center for Livable Cities (CLC), lembaga bagian dari Kementerian Pembangunan Nasional Singapura meneken nota kesepahaman (MoU) kerja sama untuk mengembangkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang nyaman dihuni.
Penandatanganan tersebut oleh Kepala OIKN Bambang Susantono dan Menteri Pembangunan Nasional Singapura Desmond Lee pada acara Leaders’ Retreat antara Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Singapura, Kamis.
Selengkapnya klik di sini.
Anggota Komisi III DPR: Pejabat harus jadi kontrol sosial masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta pejabat negara harus mampu menjadi kontrol sosial di tengah masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
"Pejabat harus mampu menjadi kontrol sosial. Sosial kontrol di tengah-tengah masyarakat," kata Didik dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan Tema "Membedah Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Tengah Sorotan Gaya Hedon Pejabat" di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis
Selengkapnya klik di sini.
Menpan RB imbau ASN tidak pamer harta dan hidup sederhana
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak melakukan aksi pamer harta dan hidup sederhana.
Hal tersebut sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo untuk hidup sederhana, dengan demikian pihaknya kembali mengeluarkan imbauan kepada seluruh kepala daerah agar menerapkan imbauan tersebut.
Selengkapnya klik di sini.
Kemendagri: Pemerintah pastikan Pemilu 2024 sesuai jadwal
Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan pemerintah memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal.
Menurut Bahtiar, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, kepastian tersebut sejalan dengan penyelenggara negara di luar KPU, Bawaslu, dan DKPP yang telah siap dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024, bahkan pemerintah telah berkomitmen mendukung pendanaan.
Selengkapnya klik di sini.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
