Optimalisasi kinerja APBN mendukung pembangunan ekonomi daerah

Ini membuktikan peran APBN di daerah dapat memberikan kontribusi penting.....

Padang (ANTARA) -

Pengoptimalan kinerja APBN selama Februari 2023 memberikan andil besar terhadap pembangunan ekonomi Sumatera Barat dan memberikan efek domino bagi performa ekonomi regional dengan capaian inflasi 0,13 persen atau turun 70,45 persen dari Januari 2023.

"Ini membuktikan peran APBN di daerah dapat memberikan kontribusi penting dalam mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian yang ada," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Syukriah HG, di Padang, Sabtu.

Ia mengatakan pengelolaan fiskal sampai akhir Februari 2023 di regional Sumbar semakin menunjukkan kinerja yang optimal. Perbaikan pengelolaan penerimaan pajak mendorong pertumbuhan positif pendapatan negara hingga Februari 2023.

Realisasi pendapatan negara di Sumbar tercatat mencapai Rp968,81 miliar atau tumbuh 4,79 persen (yoy). Kinerja pendapatan ini didukung oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang terus membaik yang diiringi dengan kenaikan pembayaran pajak dalam negeri.

Dari sisi penerimaan APBN, realisasi komponen pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp805,67 miliar (12,05 persen dari target) turun 5,34 persen (yoy).

Pada sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp163,14 miliar (12,38 persen dari target), tumbuh 122,43 persen. Tren kinerja positif sisi penerimaan APBN ini mengawali akselerasi penerimaan dalam negeri, khususnya di regional Sumbar.

Ia mengatakan berdasarkan klasterisasi komponen APBN, penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan perpajakan perdagangan internasional (Bea dan Cukai).

Realisasi penerimaan pajak dalam negeri tercatat sebesar Rp696,92 miliar atau telah mencapai 12,29 persen terhadap target pada APBN 2023.

Realisasi pajak dalam negeri tersebut meningkat 117,38 persen (yoy) yang didorong oleh meningkatnya setoran PPh Pasal 25 Badan serta setoran PBB Perkebunan dan Minerba.

Sementara itu, kelompok pajak lainnya yang merupakan bagian dari pajak dalam negeri mengalami penurunan sebesar minus 4,35 persen, sebab rendahnya basis penerimaan tahun sebelumnya yang mendorong restitusi yang cukup besar.

Realisasi penerimaan komponen perpajakan dari kepabeanan dan cukai hingga akhir Februari 2023 sebesar Rp108,75 miliar atau 10,70 persen dari target tahun 2023 dan terkontraksi sebesar 79,50 persen (yoy).

Secara nominal, penerimaan BC terdiri dari Penerimaan Bea Masuk (BM) sebesar Rp5,82 miliar (63,06 persen dari target), tumbuh 126,93 persen (yoy), dan Penerimaan Bea Keluar (BK) mencapai Rp102,93 miliar (10,21 persen dari target), turun 80,51 persen (yoy).

Peningkatan bea masuk dari penerimaan perdagangan internasional tersebut didukung oleh adanya impor beras dalam tonase yang cukup besar.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan akhir Februari 2023 mencapai Rp96,29 miliar (25,51 persen dari target), tumbuh 31,28 persen.

Kenaikan realisasi PNBP pada Februari 2023 tersebut merupakan dampak atas imbauan Kanwil DJPb Sumbar kepada satker BLU untuk segera melakukan pengesahan pendapatan ke KPPN paling sedikit satu kali dalam setiap triwulan guna mengoptimalisasi penerimaan PNBP dari satker BLU.

Baca juga: Sri Mulyani: Pesan Presiden Jokowi jadi benteng optimalisasi APBN
Baca juga: Dari Optimalisasi APBN Hingga Pemberdayaan UMKM, Ini Topik Bahasan Antara Bea Cukai dan Mahasiswa