"Digitalisasi pekerja pelabuhan merupakan kebijakan terkait tiga kementerian yakni Kemenhub,Kemenaker dan Kemenkop UKM sehingga pelabuhan Biak harus dapat mewujudkan harapan pemerintah," ujar Kepala Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Biak Numfor OC Karubaba menanggapi digitalisasi pekerja pelabuhan seusai RAT koperasi TKBM di Biak, Jumat.
KSOP Karubaba mengingatkan, jangan sampai justru penerapan digitalisasi ini malahan menjadi bumerang bagi kita semua dalam konteks ketenaga kerjaan di pelabuhan.
"Jadi saya tidak ingin mendengar ada pengurangan karyawan koperasi TKBM terutama untuk tenaga kerja lokal orang asli Papua karena digitalisasi pekerja pelabuhan," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra mendorong digitalisasi pekerja pelabuhan meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna jasa pelabuhan.
Selain digitalisasi pekerja, menurut dia, masalah keselamatan kerja untuk buruh angkut pelabuhan juga perlu mendapat perhatian pengurus Koperasi TKBM Biak Numfor dan KSOP pelabuhan Biak.
"Saya harap kelengkapan keselamatan peralatan kerja untuk pekerja pelabuhan Biak juga harus dipenuhi pengurus koperasi karena menjadi kunci peningkatan kualitas layanan jasa penumpang kapal laut," harap dia.
Bendahara Umum Pengurus pusat Inkop TKBM Victoria Wewo mengatakan, sertifikasi pekerja pelabuhan sudah diberlakukan seluruh pelabuhan di Indonesia.
"Saat ini sudah 14 pelabuhan laut menjadi model penerapan digitalisasi pekerja pelabuhan di antaranya pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya dan pelabuhan laut Makassar," katanya.
Ketua Koperasi TKBM Biak Decky Sroyer mengaku akan berkoordinasi dengan pengurus pusat Inkop TKBM dan KSOP selaku pembina untuk menyiapkan digitalisasi pekerja pelabuhan Biak.
Dijadwalkan untuk pelabuhan wilayah Papua program digitalisasi pekerja koperasi TKBM pelabuhan Biak mulai Juni 2023.
Baca juga: Kemenhub ingin ciptakan kompetisi sehat terkait TKBM
Pewarta: Muhsidin
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
