Sharif menjelaskan, konsep blue economy di dalam pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan merupakan proses untuk mensinergikan kebijakan ekonomi, infrastruktur, sistem investasi dan bisnis, serta menciptakan nilai tambah dan produktivitas. Blue economy dapat dilihat sebagai tindakan berbasis pada pembangunan ekonomi bagi masyarakat untuk mencapai pembangunan nasional secara menyeluruh. Blue economy akan bersinergi dengan pelaksanaan "triple track strategy" yakni, program pro-poor ( pengentasan kemiskinan ), pro - growth ( pertumbuhan ), pro - job( perekrutan tenaga kerja ) dan pro-environment (pelestarian lingkungan). " Oleh karena itu, upaya untuk mempromosikan blue economy perlu terus digencarkan di dalam setiap rencana pembangunan di Indonesia.
Berbicara tentang perikanan dan budidaya yang berkelanjutan menurut Sharif, sangatlah relevan dan sejalan dengan tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang. Blue economy dapat menciptakan keseimbangan antara upaya untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan upaya untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan lingkungan laut. " Kita dapat saja memiliki perbedaan kepentingan dan kebutuhan akan sumber daya laut, namun kita semua menyadari pentingnya peran laut untuk masa depan generasi mendatang," jelasnya.
Ekonomi Biru meliputi berbagai sektor yang cukup luas seperti perikanan dan budidaya, pembangunan industri kelautan, wisata bahari, energi laut serta perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Hal ini memerlukan integrasi dalam perencanaan, termasuk implementasinya dalam mengembangkan pembangunan berkelanjutan berbasis laut. KKP terus berusaha untuk mencapai tujuan pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan secara bersamaan / simultan. Hal ini karena pengelolaan sumber daya kelautan sangat erat terkait dengan mata pencaharian masyarakat dan ketahanan pangan. Sementara untuk sektor perikanan dan budidaya secara berkelanjutan berperan penting bagi penguatan ketahanan pangan di dalam negeri. KKP berkomitmen penuh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang berdaya saing,berkeadilan, berkelanjutan diiringi produk yang memenuhi standar mutu pangan ( food safety ). Selain itu, KKP juga menerapkan sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan guna menghasilkan produk yang menganut jaminan mutu. Kemudian, mempercepat pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana budidaya serta mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya. Sementara itu, terkait budidaya laut, KKP tengah menyusun Peraturan Menteri tentang Usaha Investasi di bidang Budidaya Laut. Peraturan ini diharapkan dapat membuka peluang investasi dan menciptakan iklim kondusif dalam usaha budidaya laut di Indonesia. "Perikanan budidaya di laut ( mariculture ), menjadi alternatif yang sangat potensial untuk membangun kedaulatan pangan nasional," jelas Sharif.
Sektor perikanan budidaya merupakan salah satu penyumbang akan kedaulatan pangan nasional. Tercatat, produksi perikanan budidaya sendiri menunjukkan grafik positif berupa kenaikan signifikan, dari produksi sebesar 4,78 juta ton pada 2010 meningkat menjadi sebesar 7.928.962 ton pada 2011. Sementara pada 2012, KKP menargetkan produksi perikanan budidaya akan mencapai 9.42 juta ton atau dapat dikatakan meningkat 35 persen jika dibandingkan dengan produksi tahun 2011. Pada 2014 KKP menargetkan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di sektor perikanan diharapkan akan berkontribusi nyata dalam PDB dengan menyumbang Rp. 65,84 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 6,75 persen dari PDB perikanan pada tahun 2010 yang besarnya Rp. 50,70 triliiun.
Masyarakat Indonesia, semakin memiliki ketergantungan pada sumber daya perikanan sebagai sumber makanan dan sebagai sumber mata pencaharian.Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan tingkat konsumsi ikan nasional pada 2010 mencapai 30,48 kg / kapita/tahun, sedangkan pada 2011 rata - rata konsumsi ikan per kapita nasional sebesar 31,64 kg / kapita atau dapat dikatakan mengalami peningkatan rata - rata 3,81 persen dibandingkan konsumsi tahun 2010. Bahkan selama periode 2007 - 2011, rata - rata laju konsumsi ikan per kapita sebesar 5,04 persen. Sementara pada 2012 konsumsi ikan per kapita ditagertan akan naik sebanyak 1,5 kg menjadi 33,14, kemudian pada 2013 sebesar 35,14 kilogram/kapita/tahun dan pada 2014 bisa mencapai sekitar 38,00 kilogram /kapita / tahun.
Kendati demikian, tingginya akan permintaan ikan tidak berarti harus mengeksploitasi sumber daya laut secara berlebihan, tetapi bagaimana dapat memanfaatkan sumber daya tersebut secara berkelanjutan . Untuk itu, kita perlu memulai kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengelola sumber daya perikanan kita secara berkelanjutan. Karena itu, KKP berupaya untuk mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan, baik pada perikanan tangkap maupun budidaya untuk mendukung industrialisasi perikanan. KKP tengah mengembangkan teknologi ramah lingkungan seperti, teknologi alat tangkap ikan, instalansi pendingin dengan menggunakan tekanan air laut sebagai penggerak, instalansi produksi es balok dengan bahan baku air laut.
Sharif menyampaikan harapannya agar diskusi hari ini berserta hasil - hasil yang dicapai dapat diimplementasikan melalui rencana aksi kedua negara di masa depan. Sebabnya, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi yang besar untuk menjadi sektor utama di dalam pembangunan ekonomi nasional yang memiliki daya saing di pasar global.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar merupakan salah satu anggota Konvensi Persatuan Bangsa - Bangsa tentang Biodiversity dan satu diantara tujuh negara yang memiliki "mega biodiversity" yang dikenal sebagai pusat konsentrasi keanekaragaman hayati dunia. Meskipun kepulauan Indonesia hanya mewakili 1,3 persen dari wilayah daratan dunia, namun memiliki 25 peresen spesies ikan di dunia. Lebih dari itu, potensi ekonomi kelautan di Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 milar US Dollar per tahun atau setara dengan sepuluh kali lipat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM,Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi,Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.0818159705)
Pewarta: Masnang
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2012
