Gellwynn menyebutkan, Deklarasi Putrajaya menjadi salah satu dokumen penting untuk membimbing negara - negara anggota CTI - CFF agar terus maju menuju optimalisasi pencapaian dari tujuan dan aspirasi bersama. Untuk mendukung hal tersebut, KKP tengah berupaya menyelesaikan pembangunan kantor sekretariat regional permanen yang direncanakan akan selesai pada awal 2013. KKP terus berkonsistensi untuk melanjutkan peran dan fungsi dari Sekretariat Regional permanent untuk dapat memfasilitasi dan mengkordinasikan komunikasi antar negara anggota CTI - CFF. Dalam pertemuan tingkat menteri kali ini, dihasilkan lima kesepakatan penting. Pertama, enam Negara anggota CTI menyepakati untuk mendirikan Sekretariat Permanen di Manado, Indonesia. Kedua, diterimanya usulan Indonesia terkait penetapan tanggal 9 Juni sebagai CTI day.
Ketiga, akan dibentuknya dana regional bersama. Keempat, ditegaskan kembali komitmen terkait pelestarian terumbu karang di kawasan Asia Pasific melalui Deklarasi Putrajaya. Terakhir, Indonesia mendapatkan dukungan penuh di dalam operasional Sekretariat Permanen CTI - CFF di Manado. Terkait point terakhir, proses pembangunan kantor sekretariat ini tengah berjalan, dan tetap melaksanakan Regional Plan Of Action dan masing - masing negara untuk mengakselerasi pelaksanaan National Plan Of Action (NPOA). " Sekretariat regional dapat bertindak efisien dan memastikan setiap bantuan technical dan dukungan dari mitra dapat diakses langsung oleh negara - negara anggota CT I," jelasnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk mengadopsi konsepsi blue economy, dalam mengelola sumber daya kelautan dan pesisir secara berkelanjutan dengan menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan daya dukung lingkungan serta sebagai aksi nyata atas penyelamatan keanekaragaman hayati di kawasan Segitiga Terumbu Karang ( Coral Triangle ). proses percepatan dan perluasan pembangunan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan sentuhan dari prinsip - prinsip blue economy sehingga mampu meningkatkan nilai tambah ( value added ) yang dapat berdampak pada meningkatnya pendapatan industri dan para pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan tidak merusak lingkungan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kesamaan dengan prinsip - prinsip penuntun CTI - CFF dengan konsepsi blue economy yang mengedepankan pendekatan konservasi biodiversitas dan berpihak pada masyarakat. Keterpaduan dari kedua prinsip tersebut diharapkan dapat menciptakan lebih banyak aktivitas ekonomi yang berkembang di sektor kelautan dan perikanan KKP secara aktif menjalankan Program CTI - CFF yang didukung oleh kementerian terkait. Program CTI - CFF memiliki lima tujuan yakni, mengembangkan dan mengelola bentang laut prioritas secara berkelanjutan. Kedua, mengimplementasikan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan. Ketiga, penetapan dan pengeloaan yang lebih baik bagi kawasan konservasi laut dan jejaringnya. Keempat adaptasi perubahan iklim. Terakhir, status spesies yang terancam punah. CTI - CFF turut melengkapi tujuan dari Millenium Development Goals (MDGs) khususnya pada kelestarian lingkungan dan menegaskan kembali kepada pembangunan berkelanjutan yang mengadopsi prinsip - prinsip blue economy.
Beberapa program CTI yang telah berjalan di Indonesia antara lain, Marine Protected Areas Governance (MPAG) dan Indonesia Marine and Climate Support IMACS. Selain itu, pemerintah telah menetapkan target pencapaian kawasan konservasi perairan sebesar 20 juta hektare pada 2020.
Selain itu, KKP terus berupaya menggalang dukungan dan persetujuan Negara anggota CTI untuk mengagendakan pertemuan CTI-CFF pada pertemuan APEC di tahun 2013. Sharif meyakini pertemuan tersebut merupakan waktu yang tepat danmenjadi sebuahmomentum penting bagi kita untuk melaporkan kemajuan yang digapai CTI-CFF kepada negara - negara yang tergabung dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).
Pertemuan setingkat menteri ini dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Sharif C.Sutardjo, Menteri Lingkungan, Perubahan Iklim, Penanggulangan Bencana dan Meteorology Kepulauan Solomon Hon Bradley Tovosia , Menteri Pertanian dan Kelautan Timor - Leste Mariano Assanami Sabino, Perwakilan dari Biro Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina Attorney Ernesto D. Adobo Jr, High Commissioner Papua New Guinea untuk Malaysia Veali Vagi, Sekretaris Departemen Keberlanjutan, Lingkungan, Air, Penduduk, dan Masyarakat, Pemerintah Australia Dr Paul Grimes dan Deputi Direktur Kawasan Lingkungan Hidup USAID / RDMA Juniper Neill. Turut hadir pula perwakilan dari mitra pembangunan dan para pengamat yakni, Pemerintah Australia, pemerintah Amerika Serikat melalui United States Agency for International Development (USAID), Bank Pembangunan Asia (ADB), LSM Conservation International (CI), The Nature Conservation (TNC) dan WWF-International serta WWF Malaysia.
Kawasan Coral Triangle (CT) meliputi perairan enam negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor - Leste, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Kawasan tersebut membentang seluas hampir 6 juta kilometer persegi di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Dalam kawasan tersebut memiliki biodiversitas tinggi, lebih dari 500 spesies terumbu karang, 3.000 spesies ikan, dan hutan mangrove yang begitu luas. Kawasan tersebut juga memiliki tingkat terbesar dari hutan mangrove di dunia, dan merupakan wilayah pertumbuhan pemijahan dan remaja untuk tuna dan lainnya signifikan secara global spesies ikan komersial. Maka tak heran jika, kawasan ini menjadi sumber penghidupan bagi 120 juta penduduk dengan perputaran ekonomi mencapai 2,3 miliar dolar per tahun.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi,Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.0818159705)
Pewarta: Masnang
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2012
