"Kami juga mengimbau para pemerintah daerah dari Kementerian Sosial untuk melihat di lapangan dapat mengatasi permasalahan tersebut karena hal ini tidak baik," ujar Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kemensos Romal Sinaga ditemui di Jakarta, Senin.
Romal mengatakan bahwa konteks untuk penanganan pengemis dewasa dan anak lebih kepada ranah pemerintah daerah, sebagai pemilik kewenangan di wilayah masing-masing.
Dia juga mengatakan di beberapa pemerintah daerah, aturan penanganan pengemis telah dituangkan dalam peraturan daerah (Perda). Seperti misalnya penerapan denda ketika seseorang memberikan sejumlah uang kepada pengemis.
Baca juga: Mensos siap membantu penanganan gepeng di Makassar
Baca juga: Dinsos Pekanbaru gencar razia gelandangan dan pengemis saat Ramadhan
Baca juga: Satpol PP Banjarmasin tertibkan puluhan pengemis bergerobak
"Tapi ada beberapa daerah yang menerapkan ya ditetapkan dalam perda-perda itu dibuat oleh kepala daerah, dengan DPRD-nya yang menjadi kesepakatan mereka untuk menjadi aturan yang berlaku di daerahnya tersebut," ujar dia.
Sudah menjadi fenomena umum jika di setiap bulan Ramadhan, jumlah pengemis dan gelandangan yang beroperasi di kota-kota besar semakin meningkat.
Operasi penertiban PPKS di bulan Ramadhan telah menjadi kegiatan rutin sebagai antisipasi lonjakan PPKS untuk penindakan tegas, salah satunya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan Satuan Pamong Praja DKI Jakarta.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
