“Kami pastikan bahwa Polri bersikap netral ya,” kata Ramadhan di Jakarta, Jumat.
Ramadhan mengatakan Polri telah menerbitkan surat telegram dan penerangan satuan (pensat) kepada seluruh personel Polri untuk bersikap netral sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Ia menyebut, akan ada sanksi bagi anggota Polri apabila terlibat dalam politik praktis.
“Sanksinya apa, dilihat dari perannya apa, jenis pelanggaran apa, apakah itu bisa dikenakan pelanggaran disiplin, apakah itu pelanggaran etik, nanti dilihat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota,” kata Ramadhan memaparkan.
Terkait temuan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebanyak 20 ribu lebih personel TNI/Polri masuk dalam daftar pemilih berdasarkan hasil pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2023 pada 12 Februari- 14 Maret 2023.
Ramadhan mengatakan dirinya belum menerima informasi tersebut. Dan akan mencari tahu terkait informasi yang disampaikan oleh wartawan.
“Masa, saya belum menerima informasinya,” kata Ramadhan.
Diberitakan sebelumnya, Rabu (29/3), Bawaslu menemukan sebanyak 20.655 personel TNI/Polri masuk sebagai daftar pemilih, terdiri atas 11.457 personel TNI dan 9.198 personel Polri yang berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, NTT, Sulawesi Utara dan Maluku.
Terkait hal itu, Ramadhan menegaskan Polri bersikap netral dan tidak tidak boleh berpolitik.
“Itu diatur dalam undang-undang dan tentunya pelanggaran tindakan ini akan mendapat sanksi,” kata Ramadhan menegaskan.
Baca juga: Kapolri perintahkan Brigjen Endar tetap bertugas di KPK
Baca juga: Kapolri minta jajarannya jaga kepercayaan publik
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
