termasuk juga beberapa WNA yang kemarin viral mengganggu ketertiban masyarakat di BaliJakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatat sepanjang Januari-Maret 2023 telah mendeportasi 620 warga negara asing (WNA) yang bermasalah dari Indonesia ke negara masing-masing.
"Kami terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia, yang bermasalah langsung kami proses pemeriksaan. Totalnya ada 620 WNA yang dideportasi, termasuk juga beberapa WNA yang kemarin viral mengganggu ketertiban masyarakat di Bali," kata Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ratusan WNA tersebut diusir ke luar dari wilayah Indonesia karena beberapa pelanggaran keimigrasian, seperti menyalahgunakan visa dan izin tinggal, tinggal melebihi masa berlaku izin atau overstay, mengganggu ketertiban masyarakat, berbuat onar, dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.
"Terhadap WNA yang bermasalah di Indonesia, kami beri sanksi tindakan administratif berupa pendetensian, pendeportasian, hingga penangkalan atau tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia lagi selama kurun waktu tertentu," kata Silmy.
Baca juga: Imigrasi tindak 63 pelanggaran dilakukan WNA di Bali
Dia membantah bahwa Imigrasi "tutup mata" dengan keberadaan WNA yang bermasalah di Indonesia. Dia terus menginstruksikan jajarannya untuk tidak berkompromi dengan WNA yang membuat masalah di Indonesia.
"Arahan saya cukup jelas, lakukan penegakan hukum dengan tepat dan secara humanis. Tidak ada ruang kompromi bagi WNA yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta roda perekonomian masyarakat," tegasnya.
Tak hanya itu, Silmy pun mengaku ikut turun langsung mendampingi petugas dalam proses penegakan hukum terhadap WNA yang nakal. Silmy tampak hadir dalam beberapa konferensi pers pendeportasian.
Baca juga: Imigrasi deportasi WNA Rusia bekerja sebagai komika di Bali
Dalam beberapa kesempatan, Ditjen Imigrasi juga menjalin sinergi lintas kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) untuk melakukan pengawasan orang asing di Indonesia.
Hal itu untuk membangun kesepahaman terhadap keberadaan orang asing yang memberi manfaat untuk pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
"Posisi kami jelas, yaitu hanya memberi pintu masuk bagi orang asing yang bermanfaat, seperti wisman, investor, tenaga kerja asing, dan diaspora. Pengawasan dan penertiban dilakukan bersama lintas instansi dalam Forum Tim Pengawasan Orang Asing untuk menjaring WNA yang melanggar aturan di negara kita," ujar Silmy Karim.
Baca juga: Imigrasi Ngurah Rai: WNA Rusia terbanyak dideportasi dari Bali
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
