Data tersebut berasal dari Direktorat Jendral Aplikasi Informatika (APTIKA) Kemenkominfo dan menunjukkan jumlah konten yang ditangani di 2023 terbilang turun jika dibandingkan dengan konten hoaks yang ditangani pada periode sebelumnya di 2022 yang berjumlah 527 konten.
"Menurunnya konten hoaks yang ditangani ini, juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap konten-konten tersebut. Semoga ini juga semakin terasah dengan literasi digital yang dilakukan Kemenkominfo," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong saat dihubungi ANTARA, Selasa.
Baca juga: Hoaks! Laporan surat tilang di WhatsApp dengan format Apk
Secara lebih detail, Kemenkominfo menangani hoaks pada Januari 2023 sebanyak 147 konten.
Lalu pada Februari 2023 sebanyak 117 konten, pada Maret 2023 sebanyak 167 konten, dan terbaru hingga 4 April 2023 ada sebanyak 16 konten.
Konten-konten hoaks yang ditangani dan dicek kebenaran faktanya oleh Kemenkominfo tersebut dapat dilihat masyarakat melalui situs web kominfo.go.id pada bagian "Laporan Hoaks".
Dalam penanganan hoaks di ruang siber Indonesia, Kemenkominfo menggunakan tiga mekanisme mulai dari penggunaan Automatic Identification System (AIS), patroli siber, dan juga laporan aduan masyarakat.
Untuk AIS, Kemenkominfo memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memantau dan mengidentifikasi konten-konten yang berpotensi hoaks.
Baca juga: Polri-Antara sepakat perangi hoaks Pemilu 2024
Sementara itu untuk patroli siber dilakukan selama 24 jam setiap harinya untuk mendeteksi dan menghapus konten-konten yang dinilai merugikan masyarakat.
Terakhir laporan aduan masyarakat, didapatkan dari berbagai kanal dan jaringan Kemenkominfo mulai dari situs web aduankonten.id, situs web lapor.go.id, surel aduankonten@mail.kominfo.go.id, kanal media sosial aduan konten seperti di Instagram dan Twitter, hingga laporan dari aplikasi pesan instan WhatsApp.
Tidak hanya menangani dari sisi konten-konten yang beredar di ruang digital, penanganan konten hoaks juga dilakukan Kemenkominfo dengan terus meningkatkan kapasitas SDM masyarakat lewat literasi digital.
"Kita membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan literasi digital yang diperlukan untuk mengetahui, membedakan, dan mengambil tindakan yang tepat dalam menangani hoaks," kata Usman menjelaskan strategi literasi digital dalam penanganan hoaks.
Harapannya dengan penanganan yang menyeluruh tersebut, konten-konten hoaks yang merugikan masyarakat dapat semakin berkurang peredarannya dan masyarakat tidak lagi dirugikan oleh informasi menyesatkan.
Baca juga: Indeks KPI: Siaran berita TV minim hoaks
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2023
