Program ini harus didukung semua pihakJakarta (ANTARA News) - Komisi V DPR RI akan menggelar rapat gabungan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Gubernur DKI Jakarta untuk membahas Mass Rapid Transit (MRT).
Agenda rapat tersebut yakni meminta penjelasan sekaligus memberi dukungan untuk program pembangunan moda transportasi massal berbasis rel tersebut di Jakarta.
"Sebagai ibukota negara, Jakarta harus betul-betul direncanakan pembangunan ke depannya dengan lebih baik, khususnya di bidang transportasi. Oleh karenanya, Komisi V DPR RI akan menggelar rapat gabungan dengan pihak-pihak terkait," kata anggota Komisi V Arwani Thomafi kepada ANTARA News, Kamis.
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, pembangunan MRT harus didukung semua pihak dalam rangka mencari solusi persoalan transportasi di Jakarta.
"Ini bukan program gagah-gagahan dan ini penting dan harus didorong dan patut jadi program pemerintah pusat, tidak hanya program pemerintah daerah DKI Jakarta saja," ujar Arwani.
Dalam rapat gabungan nanti, Komisi V DPR RI akan mempertanyakan masalah anggaran kepada pemerintah DKI Jakarta.
"Jika APBD DKI Jakarta betul-betul mencukupi, akan lebih baik dibiayai oleh Pemda DKI Jakarta sendiri. Tapi tidak ada salahnya negara mendukung melalui APBN. Tentu dengan memperhitungkan kebutuhan dan biaya yang dibutuhkan nantinya," kata Arwani.
Pemerintah Daerah DKI Jakarta berencana membangun MRT guna mengatasi kemacetan di Jakarta.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku berkeinginan untuk mengajak pemerintah pusat membahas rencana proyek pembangunan MRT.
(Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2012
