Sistem perekrutan tidak jelas, mereka rata-rata titipan"
Jakarta (ANTARA News) - Lembaga riset East Timor on Schedule Institute (ETOS Institute) mengimbau Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk memeriksa temuan tindak pelanggaran dalam pelaksanaan Trans Jakarta.

"Ada kejanggalan-kejanggalan yang menurut kami harus ditindaklanjuti oleh Jokowi," kata Kepala Divisi Infokom ETOS Institute Iskandarsyah dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Riset ETOS selama setahun menemukan tidak adanya kontrak kerja yang saling menguntungkan antara Badan Layanan Umum (BLU) dengan operator sehingga mempengaruhi sistem ticketing, security dan onboard dalam pelayanan Trans Jakarta.

Dia juga menyebut ketiadaan ini memungkinkan terjadi penyelewengan dana. "Sistem ticketing sudah jauh mundur di mana penyelewengan dana dapat saja terjadi," katanya.

Dia mengatakan perjanjian kontrak kerja yang tidak jelas antara BLU dan operator membuat operator merugi. "Operator busway sampai saat ini berhutang dan nilainya miliaran dalam BBG," katanya.

Sementara perawatan bus yang seharusnya dilakukan kedua belah pihak, kenyataannya hanya dilakukan oleh pihak operator.

ETOS juga menyoroti sistem rekrutmen karyawan Trans Jakarta. "Sistem perekrutan tidak jelas, mereka rata-rata titipan," katanya. Selain itu jenjang karir tidak jelas sehingga merugikan karyawan.

(A064/R021)

Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2012