Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Demak, Jawa Tengah digencarkan dengan mengandalkan validasi data, peran posyandu dan kolaborasi multisektor.

“Strategi-strategi tersebut digunakan untuk mewujudkan target capaian prevalensi angka stunting bisa turun menjadi lima persen pada tahun 2023,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Widwiono dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.

Ketika mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam kunjungannya di Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Demak pada Selasa (4/4), Widwiono menuturkan Kabupaten Demak berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 25,5 persen menjadi 16,2 persen berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.

Baca juga: Kepala BKKBN: Stunting di Demak turun signifikan dengan Program CME

Penurunan angka stunting Demak dinilai signifikan, sehingga pemerintah setempat berupaya untuk menurunkannya lebih jauh dengan memanfaatkan validasi data penimbangan yang dilakukan oleh kader dan bidan desa di masing-masing posyandu, yang dimulai sejak Februari 2023.

Data yang diperoleh, katanya, bisa dijadikan pijakan untuk mengetahui potensi kasus stunting dan ibu hamil yang rawan stunting. Validasi data yang sesuai dengan kondisi di lapangan juga didapat dari penggunaan Aplikasi Elsimil.

“Bagi calon pengantin disarankan untuk mendaftar agar diketahui apakah calon pengantin tersebut rawan akan stunting atau tidak,” kata Widwiono.

Sementara kolaborasi multisektor diperkuat melalui inovasi Cengkraman Mata Elang (CME), yang merupakan penyesuaian dengan Program percepatan penurunan stunting oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yakni Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng.

Ia menjelaskan inovasi CME menekankan kepada sinergi pemerintah desa, masyarakat, serta tenaga kesehatan melalui upaya pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di tiap desa.

Baca juga: Wakil Presiden tinjau penanganan kemiskinan ekstrem di Demak

Baca juga: BKKBN: Sebagian dana BOKB Jateng difokuskan untuk turunkan stunting


Lebih lanjut, ia menjelaskan upaya lain yang dijalankan adalah memperkuat kerja sama dengan pemerintah desa melalui terobosan Layanan Antar-Jemput Gerobak untuk Posyandu (Lagu Posyandu), yang dilakukan untuk meningkatkan kehadiran balita di posyandu.

Sebab berdasarkan hasil evaluasi ternyata kasus stunting terjadi salah satunya dikarenakan kehadiran balita di posyandu yang tidak sesuai jumlah sasaran.

“Stunting bukan hanya masalah kesehatan, karena di dalamnya terdapat masalah kebersihan lingkungan, sanitasi, juga persoalan gizi dan nutrisi. Oleh karena itu, perlunya penanganan stunting secara keroyokan agar berhasil optimal,” ujarnya.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023