"Di beberapa daerah mungkin bisa dilihat bagaimana sesudah ada air, mereka mulai punya kebun, lalu bisa beternak, ada ayam. Saran saya, jangan hanya saat gawat darurat kirim bantuan, tetapi mempercepat sarana air bersih akan sangat berpengaruh," kata Maruli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Ia mencontohkan salah satu upaya pembuatan sumber air di daerah Indonesia timur, sehingga beberapa daerah di wilayah tersebut dapat menurunkan angka stunting secara signifikan.
"Setelah saya bikin beberapa puluh (sumber air) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), TTS jadi kabupaten yang mengatasi stunting nomor tiga di Indonesia, jadi ada pengakuan," ucapnya.
Baca juga: BKKBN-TNI AD latih Babinsa entaskan stunting lewat intervensi sensitif
Ia juga berbagi pengalaman bagaimana membangun sumber air bersih dapat berdampak pada berjalannya kegiatan pembangunan sehingga memberikan penghidupan bagi masyarakat setempat.
"Kita sedang membuat di Halmahera, Maluku Utara, sebanyak 20 sumber air, Papua akan kita perbanyak, dan NTT sudah jalan. Kita juga sudah masuk Banten, 25 sumber air," kata dia.
Ia menjelaskan masih belum banyak yang mau membuat sumber air di daerah-daerah tersebut karena kondisi alamnya memang sulit. Untuk itu, KSAD terus berupaya untuk langsung menindaklanjutinya.
Baca juga: TNI AD bantu cegah stunting lewat aplikasi e-Stuntad dan e-Posyandu
"Dengan adanya sumber air bersih memungkinkan masyarakat mempunyai penghasilan ekonomi. KSAD juga sudah punya data valid, dari 2.000 sumber air yang dibangun TNI AD, jumlah itu hanya bisa mendekatkan air tidak sampai satu juta orang, dibandingkan dengan orang yang belum punya akses air, jumlahnya 27 juta lebih, jadi kita mendekatkan air pada masyarakat sekitar 9,9 persen," tuturnya.
Menanggapi apa yang disampaikan KSAD, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo sepakat tentang pentingnya sumber air bagi masyarakat.
"Sebesar 70 persen pengaruh stunting dari itu (sanitasi yang buruk), 30 persen dari yang sakit-sakit," ujar Hasto.
Baca juga: TNI-AD ajak BKKBN diskusikan pelatihan konselor manajemen laktasi
Ia menyampaikan data jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) secara nasional hingga semester dua tahun 2023 berdasarkan penapisan faktor lingkungan dengan sanitasi tidak layak sebanyak 6.299.565 keluarga (pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023), begitu juga jumlah KRS dengan sumber air minum tidak layak sebanyak 2.611.453 keluarga.
"Kalau di desa, bicara air bicara sanitasi. Kami berharap lahan-lahan tidur yang ada bisa dikembangkan menjadi tempat budidaya dengan memanfaatkan air yang ada. Di lahan tidur, kami ingin sekali dikembangkan budidaya, karena jika ibu-ibu kader tidak melakukan budidaya, maka telur harus beli, ikan harus beli, padahal lahan masih luas. Kalau ada air, lele pun hidup," ucap Hasto.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
