Namun menurut dia yang menjadi persoalan adalah tentang keseriusan, tepat waktu pembangunan dan pemindahan IKN. Hal tersebut dapat terealisasi sesuai target atau menjadi lambat karena presiden berikutnya bisa saja berpendapat IKN bukan ide, gagasan, atau program mereka.
"Menurut saya kalau sudah di undangkan ya harus dilaksanakan, cuma mulus atau tersendat pelaksanaannya (tergantung pemimpin yang baru). Kalau dia (presiden selanjutnya) pemimpin yang negarawan ya dia harus realisasikan, tapi kalau pemimpin politik ya pasti sesuai keinginan politiknya dia," ujar Sugeng Suharto.
“Progress rata rata pembangunan fisik di sana sekarang kita 25 persen,” kata Basuki.
Kementerian PUPR, kata Basuki membangun sejumlah infrastruktur di IKN, termasuk yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti kantor presiden, istana presiden, kantor untuk empat menteri koordinator, kompleks perumahan menteri, jalan tol, jalan arteri, bendungan, sumbu kebangsaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air minum, dan infrastruktur lainnya.
Baca juga: Presiden kumpulkan investor potensial di IKN usai Lebaran
Baca juga: Anggota DPR harap lahan IKN tidak timbulkan masalah ke depan
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023