"Dibutuhkan satu data yang mutakhir untuk menjadi acuan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, agar lebih terarah," kata Lestari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Lestari mengatakan hal itu guna menanggapi program Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) terkait Registrasi Sosial Ekonomi untuk membangun basis data yang kuat dengan cakupan seluruh penduduk.
Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya program pemberdayaan berbasis data.
Menurut Lestari, kebutuhan satu data yang mutakhir terkait sejumlah aspek, seperti tingkat pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, sangat penting dalam proses pembangunan SDM nasional lebih efektif.
Baca juga: Suharso minta FMS kawal BPS percepat revisi UU Statistik
Dia menilai tanpa data valid, maka berbagai alokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan berujung pada peningkatan kualitas anak bangsa akan sia-sia.
Oleh karena itu, menurut dia, upaya Pemerintah membangun satu data sosial ekonomi masyarakat yang mutakhir dan terintegrasi harus mendapat dukungan dari semua pihak.
Para pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat harus memberikan data yang sebenar-benarnya. Sehingga, data yang dihimpun dalam proses registrasi sosial ekonomi nasional itu valid untuk dijadikan dasar bertindak dalam mengatasi sejumlah persoalan dan meningkatkan kualitas SDM nasional.
Apabila registrasi sosial ekonomi itu tuntas, harapnya, maka hal itu bisa segera disosialisasikan agar sejumlah pihak dapat segera memanfaatkan data tersebut untuk perbaikan di berbagai sektor.
Lestari juga mendorong kolaborasi yang baik dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat, demi terciptanya percepatan pemanfaatan data kondisi sosial ekonomi masyarakat mutakhir dalam upaya mendukung proses pembangunan SDM nasional lebih baik.
Baca juga: Suharso akui masih hadapi tantangan atasi kemiskinan
Baca juga: Menpan-RB ingin BPS temui setiap kepala daerah bahas tata kelola data
Pewarta: Fauzi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
