jual-beli jabatan, tidak ada di Kabupaten BogorKabupaten Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto berjanji mengawal proses pengisian jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, agar dilakukan transparan dan objektif.
"Kami sudah berdiskusi beberapa hari lalu. Kita lihat progres (pengisian jabatan) sudah ditempuh sesuai prosedur," kata Rudy di Cibinong, Bogor, Selasa.
Ia juga memastikan bahwa informasi adanya jual-beli jabatan yang kerap berseliweran belakangan ini, tidaklah benar.
Menurutnya, Plt Bupati Iwan Setiawan telah menempuh mekanisme sesuai aturan dalam pengisian jabatan kosong.
"Kami pastikan bahwa terkait jual-beli jabatan, tidak ada di Kabupaten Bogor. Penempatan para pejabat juga sudah dipilih secara objektif dan kami ikuti secara langsung," ujarnya.
Baca juga: Ketua DPRD Bogor minta Plt Bupati segera isi kursi jabatan kosong
Rudy juga mengingatkan agar Iwan segera menempuh mekanisme untuk mengisi beberapa jabatan kosong untuk pejabat Eselon II B, tidak lain agar pelayanan dan program pembangunan dapat berjalan maksimal.
"Plt Bupati sampaikan akan ada asesmen dulu. Baru dilaksanakan lelang jabatan terbuka. Kita akan kawal bersama agar ini dilakukan sesuai prosedur," kata Rudy.
Menurut Rudy, selain untuk mengoptimalkan kerja birokrasi, pengisian jabatan juga penting bagi karir pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Terlalu banyak jabatan kosong dibiarkan itu dampaknya membuat kurang optimalnya kerja birokrasi dan yang kedua, tentu menghambat karir ASN (aparatur sipil negara)," ujar Rudy.
Rudy menambahkan, pada tahun ini akan ada lagi kepala dinas yang pensiun, sementara sejumlah jabatan eselon II yang mengalami kekosongan sebelumnya, sampai hari ini juga belum terisi.
Baca juga: DPRD Bogor minta Pemkab realisasikan seluruh program sesuai RPJMD
Sementara untuk melaksanakan seleksi terbuka, Pemkab Bogor yang saat ini masih dijabat oleh Plt Bupati harus menempuh proses persetujuan dari pemerintah provinsi dan Kemendagri yang memerlukan waktu tidak sebentar.
"Tahun ini, setahu saya ada dua kepala dinas yang pensiun, Kadisdukcapil dan Kepala Dinas Arsip dan Perpuskaan, sementara yang kosong kemarin juga belum diisi. Jadi, kebutuhan pengisian jabatan sudah sangat mendesak," imbuhnya.
Rudy juga menyatakan, jabatan kosong harus segera diisi agar kerja birokrasi berjalan optimal.
ASN yang memenuhi persyaratan, kata dia, bisa mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II dengan menempuh proses seleksi terbuka (open bidding).
"Dan bagi ASN yang memenuhi syarat, harus diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi. Semakin cepat, tentu semakin baik untuk karir mereka," katanya.
Baca juga: DPRD Bogor minta Pemkab pastikan ketersediaan sembako jelang Ramadan
Rudy merasa yakin, jika diberi kesempatan dan perlakuan yang adil, ASN di Kabupaten Bogor banyak yang berkualitas dan kompeten untuk menempati jabatan tertentu.
Karena itu, tegasnya, kesempatan tersebut harus dibuka selebar-lebarnya.
Politik praktis
"Jangan terlalu dibawa ke ranah politik praktis, politik dukung mendukung calon di pemilu atau di pilkada. ASN kita harus diberi kesempatan yang sama, sesuai dengan kemampuan dan kepangkatannya," kata Rudy.
Selain itu, proses pengisian jabatan memang harus dilakukan segera mengingat masa jabatan kepala daerah periode 2018-2023 akan segera berakhir, pada akhir Desember tahun ini.
Sementara kepala daerah menjabat tidak boleh mengeluarkan kebijakan strategis mengutak-atik ASN, pada enam bulan sebelum masa jabatan berakhir.
Baca juga: Pemkab Bogor pastikan Program Samisade berlanjut pada 2024
Kepemimpinan daerah, pada awal hingga akhir 2024, lanjut Rudy akan dijabat oleh Pj atau penjabat sementara dengan kewenangan juga terbatas.
"Jangan sampai kepemimpinan yang sekarang meninggalkan terlalu banyak jabatan kosong dan membuat karir ASN kita menjadi macet," tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah jabatan eselon II terpaksa diisi oleh Plt yakni, Kepala Dinas Tanaman Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Asisten Administrasi, dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang).
Tahun ini, Disdukcapil dan Dinas Arsip dan Perpustakaan, juga akan mengalami kekosongan karena dua kepala dinas yang saat ini menjabat akan pensiun, yakni Bambang Setiawan dan Tb Luthfi Syam akan pensiun.
Baca juga: Sekda Bogor minta ASN tingkatkan kedisiplinan
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2023
