Revitalisasi dibatalkan sesuai aturan yang berlaku bila lebih dari 60 persen pedagang pasar menolak. Jadi, PD Pasar Jaya tidak boleh melanjutkan rencana tersebut."Jakarta (ANTARA News) - Ratusan pedagang Pasar Sunter bersorak-sorai setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyetujui aspirasi terkait penolakan revitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan pasar.
"Revitalisasi dibatalkan sesuai aturan yang berlaku bila lebih dari 60 persen pedagang pasar menolak. Jadi, PD Pasar Jaya tidak boleh melanjutkan rencana tersebut," kata Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama saat menggelar rapat pertemuan bersama perwakilan pedagang dan direksi PD Pasar Jaya, Selasa (18/12) malam.
Dalam pertemuan terbuka tersebut, Ahok sempat mempertanyakan langsung kepada Dirut PD Pasar Jaya, Djangga Lubis terkait alasan yang mendasari revitalisasi Pasar Sunter.
"Pedagang mengklaim gedung Pasar Sunter masih layak pakai. Berapa keuntungan yang diterima PD Pasar Jaya dari revitalisasi Pasar Sunter," tanya Ahok kepada Djangga Lubis.
Direktur Utama PD Pasar Jaya, Djangga Lubis menjawab, revitalisasi tersebut dalam rangka memperbaiki pasar karena persaingan ke depan semakin kuat.
Revitalisasi juga untuk kepentingan pedagang, agar tempat berdagang lebih nyaman dan semakin banyak pembeli yang datang, lanjutnya.
"Perbaikan pasar sebagai service kepada pedagang agar lebih nyaman berusaha dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Tupoksi PD Pasar Jaya untuk membina pedagang," jawab Djangga.
Mendengar jawaban Djangga, Ahok bertanya kepada pedagang, apakah revitalisasi Pasar Sunter akan membawa dampak menguntungkan di masa mendatang.
Secara spontan sejumlah pedagang menilai masalah revitalisasi merupakan keinginan sepihak PD Pasar Jaya tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu.
"Keinginan pedagang membatalkan revitalisasi. Lebih dari 60 persen pedagang Pasar Sunter sudah tidak setuju revitalisasi," ujar Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) perwakilan Pasar Sunter, Mimin.
Ahok pun kembali bertanya ke Djangga Lubis, berapa nilai riil yang wajib disetorkan pedagang sebagai kompensasi perpanjangan hak usaha selama 20 tahun ke depan tanpa ada revitalisasi Pasar Sunter.
"Toh, PD Pasar Jaya juga belum menentukan yang akan merehab Pasar Sunter. jadi lebih baik batalkan saja dan tolong jelaskan ke para pedagang berapa biaya sewa yang diterima dari kompensasi pembayaran hak usaha. Mohon pak Dirut terbuka sampaikan nilai uang yang diterima dari pedagang dari hasil perpanjangan hak sewa yang masuk ke kas daerah nantinya," tegasnya dengan nada sedikit meninggi.
Manajer Area PD Pasar Jaya, 01 Jakarta Utara, Makmum menjawab, besaran biaya yang diterima dari hasil perpanjangan sewa kios dan los pedagang Pasar Sunter mencapai Rp 1,6 miliar.
Ahok selaku mediator langsung melemparkan pertanyaan ke pedagang, "Apakah bapak ibu pedagang mampu mengumpulkan uang sebesar Rp 1,6 miliar untuk disetorkan ke kas daerah sebagai kompensasi biaya hak sewa ke kas daerah."
Para pedagang pun kompak menjawab, "Kami setuju dan siap mengumpulkan dana yang disetorkan ke kas daerah tersebut. Kami optimistis bisa melebihi dari target yang diminta pak wagub," tegas Mimin.
Ahok juga mempersilahkan pedagang untuk merencanakan revitalisasi pasar dengan mekanisme yang telah disepakati bersama.
"Silahkan kalau mampu mengelolanya, kami serahkan perbaikan demi kepentingan pedagang," tambahnya.
Mendengar keputusan Ahok yang mengabulkan penolakan revitalisasi pasar, sejumlah pedagang terlihat menangis meluapkan rasa kegembiraan.
"Makasih pak Ahok telah mendengar jeritan pedagang Pasar Sunter. Kiranya Tuhan sajalah yang membalas kebaikan Pak Wagub dan Gubernur DKI yang peduli dengan nasib pedagang kecil," ucap Tanto saat menyampaikan kata penutup dalam pertemuan tersebut.
Setelah mengabulkan tuntutan pedagang, Ahok pun bergegas pergi untuk melanjutkan pertemuan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sekadar diketahui, dalam pertemuan sebelumnya, tidak ada kata sepakat terkait harga sewa yang dikenakan kepada pedagang Pasar Sunter.
Alhasil, pertemuan yang dimoderatori oleh Kamil, staf ahli Wagub DKI bersama Dirut PD Djangga Lubis tidak membuahkan kesepakatan.
Namun, puluhan pedagang langsung menemui Ahok di ruang kerja.
Beberapa lama pedagang menunggu kedatangan Ahok. Mereka pun langsung melaporkan hasil pertemuan yang tidak membuahkan hasil.
Ahok pun memutuskan menggelar rapat kembali bersama pedagang dan Dirut PD Pasar Jaya. (ANT306)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2012
