Belanja non K/L mampu tumbuh 9,8 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) yang antara lain didorong manfaat pensiun dan subsidi
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan pengeluaran untuk manfaat pensiun dan subsidi mendorong realisasi belanja non kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp180,3 triliun pada Maret 2023.

"Belanja non K/L mampu tumbuh 9,8 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) yang antara lain didorong manfaat pensiun dan subsidi," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan realisasi manfaat pensiun pada tiga bulan pertama tahun ini mencapai Rp39 triliun atau naik 5 persen (yoy) dari Rp37,1 triliun. Capaian tersebut meliputi pembayaran melalui PT Taspen (Persero) sebesar Rp34,1 triliun dan PT Asabri (Persero) senilai Rp4,9 triliun.

Peningkatan pembayaran manfaat pensiun disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima pensiun, terutama pensiun pegawai negeri sipil (PNS) daerah dari 1,9 juta pada tahun 2022 menjadi 2,1 juta pada tahun 2023.

Sementara realisasi subsidi tercatat mencapai Rp37,5 triliun yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp24,5 triliun atau turun 24,7 persen (yoy) dan subsidi non energi senilai Rp13 triliun atau naik 117,6 persen (yoy).

Bendahara Negara tersebut memerinci, realisasi subsidi energi berasal dari pemberian subsidi senilai Rp800 miliar untuk 80,3 ribu kilo liter (kl) bahan bakar minyak (BBM), subsidi Rp13,7 triliun untuk 1,3 juta metrik ton (MT) LPG 3 kilogram (kg), serta subsidi 10 triliun untuk 39,1 juta pelanggan listrik bersubsidi.

"Nilai penyaluran subsidi LPG sangat tinggi, sehingga ini menggambarkan APBN hadir di dapur Anda agar masyarakat bisa membeli LPG 3 kg dengan harga yang sangat rendah," ucap dia.

Kemudian, lanjut dia, realisasi subsidi non energi diberikan dalam bentuk realisasi subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp12,5 triliun (ditunjang pencairan atas penyaluran tahun sebelumnya), Public Service Obligation (PSO) perkeretaapian Rp200 miliar, bantuan uang muka perumahan Rp200 miliar kepada 37,1 ribu unit, serta subsidi imbal jasa penjaminan Rp200 miliar.

Pemberian subsidi bunga KUR bertujuan untuk membantu UMKM agar bisa meningkatkan produksi dengan kredit yang murah di tengah pemulihan ekonomi, lantaran terdapat kecenderungan tren suku bunga dunia yang meningkat saat ini. Sedangkan, subsidi uang muka perumahan diberikan untuk masyarakat tidak mampu.

Baca juga: Kemenkeu bayarkan THR PNS dan pensiunan Rp28,07 triliun per 14 April
Baca juga: Menkeu sebut APBN catatkan surplus Rp128,5 triliun pada Maret 2023
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani masih waspadai krisis perbankan Eropa dan AS
 

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023