Jika pemerintah membantu penyelesaian konflik di luar jalur, dikhawatirkan cara itu akan menjadi sebab turunnya sanksi,"Jakarta (ANTARA News) - Sekjen PSSI Halim Mahfudz menegaskan bahwa batas penyelesaian polemik sepak bola nasional berdasarkan keputusan dari Rapat Komite Eksekutif FIFA di Jepang adalah 13 Februari.
"Waktunya cukup dekat, makanya harus secepatnya dituntaskan. Setelah tanggal itu, permasalahan Indonesia dibawa ke rapat EXCO FIFA 20 Maret nanti," kata Halim Mahfudz di Kantor PSSI Senayan, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, dengan terbatasnya waktu pihaknya akan bertindak tegas termasuk meminta kepada pemerintah untuk kembali berpegang pada surat FIFA tanggal 26 November.
Dalam surat FIFA yang ditandatangani oleh Jerome Valcke, kata dia, pemerintah diminta berperan di dalam penyelesaian konflik. Dan surat itu diterbitkan berdasarkan masukan dari PSSI.
"Untuk tugas PSSI sudah jelas yaitu mengorganisasi dan mensupervisi semua kegiatan sepakbola sesuai pasal 10,13,dan 18 Statuta FIFA," katanya menambahkan.
Menurut Halim, selain berpegang surat FIFA, pemerintah juga diharapkan menerapkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) pasal 51 ayat 2 dan pasal 89.
Isi dari pasal tersebut adalah bahwa penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.
"Jika pemerintah membantu penyelesaian konflik di luar jalur dikhawatirkan cara itu akan menjadi sebab turunnya sanksi," kata CEO Halma Strategic itu.
Dengan adanya surat dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membentuk tim Gugus Tugas yang diketuai oleh Ketua KOI Rita Subowo.
Tim ini mempunyai tugas utama sebagai mediator antara pihak yang berpolemik yaitu PSSI di bawah pimpinan Djohar Arifin Husin dengan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI).
Sesuai dengan rencana, Tim Gugus Tugas ini akan melakukan pertemuan dengan Presiden AFC yang saat ini diberi wewenang penuh oleh FIFA untuk membantu menyelesaikan polemik dua federasi dan dua kompetisi yang ada di Indonesia.
Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan polemik tidak bisa diselesaikan maka sanksi tegas dari FIFA yang di antaranya adalah larangan mengikuti pertandingan internasional bagi timnas akan diturunkan.
(B016/I007)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2012
