Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menegaskan, bahwa penggunaan hak pilih TNI pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, tidak akan mengganggu soliditas Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Anggapan yang beredar saat ini, antarsatuan TNI akan `berantem` karena pilihan politik yang berbeda. Ini merupakan hal yang tidak memberikan pendidikan politik yang benar bagi TNI," katanya, dalam ceramahnya kepada peserta Kursus Singkat Angkatan (KSA) XIV Lemhanas di Jakarta, Kamis. Masyarakat dan seluruh komponen bangsa ini, tambah Djoko, hendaknya dapat memberikan pendidikan politik yang benar bahwa jika TNI menggunakan hak pilihnya, bukanlah sesuatu yang menjadi permasalahan besar bagi keutuhan dan soliditas TNI. Saat ini, tambah Panglima TNI, pihaknya masih mengkaji kesiapan prajurit tentang penggunaan hak pilih TNI. Dari hasil kajian itu, akan ditetapkan aturan, norma dan hukumnya, bagaimana hak pilih itu digunakan. Kajian itu dilakukan tidak saja oleh TNI, tetapi juga melibatkan elemen masyarakat lain seperti akademisi dan lembaga swadaya masyarakat, serta unsur departemen terkait lainnya. "Tetapi yang jelas, penggunaan hak pilih TNI tidak akan mengganggu soliditas TNI. Tidak akan tentara itu `berantem`. Itu sama sekali tidak benar," katanya, menegaskan. Sejak Maret 2006, TNI beserta eleman lain dipimpin Asisten Teritorial Kasum TNI, melakukan penelitian di 26 propinsi untuk mengetahui secara rinci kesiapan prajurit dan masyarakat tentang penggunaan hak pilih TNI. Penelitian menggunakan metoda `random sampling` dengan jumlah responden masing-masing 200 orang di tiap propinsi. Dua ratus orang itu terbagi atas kelompok TNI dan non TNI masing-masing 100 orang.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006