Kami mengimbau pemerintah Sudan Selatan melakukan pengusutan, menghukum mereka yang bersalah dan melakukan segala tindakan untuk menjamin tindakan seperti itu tidak akan terulang kembali,"
Moskow (ANTARA News) - Rusia mendesak Sudan Selatan, Sabtu, menghukum mereka yang bertanggung jawab dalam menembak jatuh satu helikopter PBB yang menewaskan semua empat awak Rusianya, dalam satu serangan yang dikutuk masyarakat internasional.

"Kami mengimbau pemerintah Sudan Selatan melakukan pengusutan, menghukum mereka yang bersalah dan melakukan segala tindakan untuk menjamin tindakan seperti itu tidak akan terulang kembali," kata kementerian luar negeri dalam satu pernyataan di lamannya setelah insiden Jumat itu.

Seorang juru bicara militer Sudan mengatakan pasukan menembakkan meriam anti-pesawat ke helikopter Rusia MI yang diduga adalah satu helikopter pemberontak yang mengangkut senjata-senjata ke pasukan anti-pemerintah di negara paling baru di dunia.

"Kejadian tragis di negara Afrika itu menimbulkan satu masalah baru menyangkut keamanan missi pasukan perdamian PBB itu," katanya dan menyebut penembakan helikopter itu "kesalahan besar."

Pernyataan itu menyatakan ke empat warga Rusia yang tewas itu adalh S.Ilyin, pilot, A.Abrarov,pilot kedua, S.Yegorov,teknisi pesawat dan N.Shpanov, pelayan kabin operator radio.

Sekjen PBB Ban Ki-moon mengecam keras serangan tentara Sudan Selatan yang menyebabkan satu helikopter PBB jatuh di distrik Likuangole negara bagian Jonglei timur.Ia mengatakan ada satu satu "tanda jelas" pesawat PBB dan mendesak mereka yang bertanggung jawab dihukum. Dewan Keamanan PBB dan pemerintah Amerika Serikat menyesalkan tindakan Sudan Selatan itu.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton dalam satu pernyatan Sabtu mengatakan ia "mengecam" serangan itu dan "menyerukan pemerintah Sudan Selatan melakukan kerja sama penuh dalam penyelidikan insiden yang sangat serius ini."

Negara bagian Jongley dilanda konflik etnik sejak Sudan Selatan melepskan diri dari Sudan Juli tahun lalu, menjadi satu pangkalan pemberontak yang melawan pemerintah baru, demikian AFP.
(H-RN/Z002) 

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2012